Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Perbatasan, 8 Kesepakatan Strategis Disahkan
Pontianak - Spektroom : Indonesia dan Malaysia melalui forum kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) kembali menegaskan komitmen memperkuat kawasan perbatasan.
Dalam Sidang Ke-39 yg digelar di Pontianak (29 - 31)Juli 2026 Kelompok Kerja Bersama (KK/JKK) Sosek Malindo Kalimantan Barat-Sarawak, kedua pihak menyepakati delapan agenda strategis yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan konektivitas, dan memperluas aktivitas ekonomi lintas batas.
Kesepakatan yang dicapai di Pontianak itu datang di tengah meningkatnya perhatian terhadap kawasan perbatasan yang selama bertahun-tahun dinilai memiliki potensi ekonomi besar, namun belum sepenuhnya berkembang akibat keterbatasan infrastruktur dan akses perdagangan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan tantangan utama setelah sidang berakhir adalah memastikan seluruh hasil pembahasan tidak berhenti sebagai dokumen formal.
“Kesepakatan sudah dicapai.
Tugas berikutnya adalah memastikan seluruh hasil sidang ini diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan,” ujarnya, Sabtu(01/08/2026).
Kesepakatan tersebut disahkan melalui penandatanganan kertas kerja oleh Ketua Kelompok Kerja Sosek Malindo Kalimantan Barat Harisson dan Pengerusi JKK Sosek Malindo Negeri Sarawak Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel pada penutupan sidang di Pontianak,Jumat malam.
Delapan bidang kerja sama yang disepakati meliputi pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan, fasilitasi perdagangan dan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, penguatan pengelolaan pos lintas batas, peningkatan kerja sama keamanan, perlindungan lingkungan hidup, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta penguatan kolaborasi pelaku usaha melalui forum ekonomi bersama.
Bagi Kalimantan Barat, kesepakatan ini memiliki arti strategis. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Sarawak tersebut selama ini menjadi salah satu pintu utama lalu lintas barang dan orang antara Indonesia dan Malaysia.
Namun sejumlah kawasan perbatasan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses transportasi, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi yang belum optimal.
Karena itu, pembangunan konektivitas dan peningkatan investasi menjadi dua isu yang paling mendapat perhatian dalam sidang kali ini.
Kedua pihak menilai pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari kemudahan mobilitas, kelancaran arus barang, dan terciptanya iklim usaha yang kompetitif.
Krisantus mengatakan seluruh pembahasan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif meski terdapat sejumlah perbedaan pandangan terhadap beberapa isu strategis.
Menurutnya, semangat kemitraan dan hubungan baik yang telah terjalin selama ini menjadi modal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas batas.
Sementara itu, Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel menegaskan keberhasilan forum tidak diukur dari jumlah kesepakatan yang ditandatangani, melainkan dari sejauh mana seluruh komitmen dapat direalisasikan.
Sebagai langkah lanjutan, Sarawak mengundang delegasi Indonesia menghadiri Borneo Economic Forum di Kuching pada 7 Oktober 2026.
Forum tersebut diproyeksikan menjadi ajang mempertemukan pemerintah, investor, dan pelaku usaha untuk memperkuat jejaring perdagangan serta investasi regional.
Kini, setelah delapan kesepakatan strategis disahkan, perhatian beralih pada tahap implementasi.
Bagi masyarakat di sepanjang perbatasan Kalbar-Sarawak, keberhasilan kerja sama ini pada akhirnya akan diukur dari satu hal: apakah mampu menghadirkan lapangan kerja, memperlancar akses ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga di garis depan kedua negara.
