Trending

Reses DPRD Ternate, Warga Kampung Pisang Soroti Drainase hingga Internet Kantor Kelurahan

Reses DPRD Ternate, Warga Kampung Pisang Soroti Drainase hingga Internet Kantor Kelurahan
Masa reses dimanfaatkan anggota DPRD Ternate untuk bertemu warganya. (Foto : Samin Hamudu).

Ternate-Spektroom — Penerangan jalan, drainase, pengelolaan sampah hingga kebutuhan fasilitas digital di kantor kelurahan menjadi aspirasi warga Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, saat mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu, Rabu (16/9/2026).

Dalam reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 tersebut, warga tidak hanya menyampaikan kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga persoalan pelayanan administrasi yang dihadapi kantor kelurahan.

Lurah Kampung Pisang Efendi Salasa, menyampaikan kebutuhan tambahan fasilitas komputer. Saat ini, perangkat yang tersedia dinilai belum memadai untuk mendukung pekerjaan administrasi dan pelaporan yang semakin banyak dilakukan secara digital.

Warga juga mengusulkan penyediaan jaringan Wi-Fi gratis di kantor kelurahan. Selama ini, kebutuhan internet untuk mendukung pekerjaan dan pelaporan secara daring masih menjadi tanggungan pribadi lurah.

Selain itu, masyarakat menyoroti persoalan penerangan jalan, perbaikan drainase dan penanganan sampah yang dinilai berkaitan langsung dengan kenyamanan lingkungan.

Jamian Kolengsusu mengatakan, reses menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung kebutuhan, kritik dan usulan masyarakat. Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan di lembaga legislatif.

“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dinilai sangat urgen. Permasalahan ini menjadi masukan berharga untuk dibicarakan pula bersama pemerintah sebagai entry point untuk ditindaklanjuti,” ujar Jamian.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa tindak lanjut atas berbagai usulan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Saya yakin semua program berjalan secara normatif. Usulan ini akan ditindaklanjuti, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini,” katanya.

Reses tersebut turut dihadiri Pasiter Kodim 1501/Ternate Kapten Infanteri Aga Galela, Camat Ternate Tengah Fahmi Basa Amin, serta Lurah Kampung Pisang Efendi Salasa.

Kehadiran Pasiter Kodim 1501/Ternate juga dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai sejumlah program pemerintah pusat, termasuk delapan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, Jamian menyebut sejumlah pembangunan sebelumnya telah dirasakan masyarakat Kampung Pisang, antara lain pembenahan kantor kelurahan, stadion, musala, talud penahan tanah di kawasan pemakaman, perbaikan drainase, serta bantuan tenda dan kursi.

Ia berharap aspirasi yang kembali disampaikan warga dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah secara bertahap.

Berita terkait

Konsumsi BBM Subsidi Jateng Melonjak, Pertamina Dorong Tambahan Kuota

Konsumsi BBM Subsidi Jateng Melonjak, Pertamina Dorong Tambahan Kuota

SEMARANG-Spektroom – Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jawa Tengah meningkat sepanjang 2026. Kondisi tersebut mendorong Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah meminta pemerintah propinsi Jawa Tengah mempertimbangkan mengajukan tambahan kuota untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi hingga akhir tahun. Lonjakan terutama terjadi pada Pertalite dan Biosolar yang masih

Karindra, Bian Pamungkas
Tiga Kebijakan Strategis Mendikdasmen, Perkuat Sistem Pelayanan Publik Yang Rawan Perilaku Menyimpang

Tiga Kebijakan Strategis Mendikdasmen, Perkuat Sistem Pelayanan Publik Yang Rawan Perilaku Menyimpang

Jakarta Selatan - Spektroom: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendigdasmen) memiliki 3 Kebijakan Strategis sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa menjadi Bangsa yang jujur, berprilaku dan membangun budaya bersih dari korupsi. Menurut Mendikdasmen Abdul Mu'ti kebijakan tersebut diimplementasikan memperkuat sistem pelayanan publik yang sering menimbulkan perilaku menyimpang.

Anggoro AP