Fraksi PAN-PKB Soroti RAPBD 2027 Sawahlunto: Belanja Pegawai Tembus Rp309,66 Miliar, Belanja Modal 2,8 Persen
Sawahlunto–Spekroom: Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan kritis Fraksi PAN-PKB DPRD. Fraksi ini menilai komposisi belanja daerah masih belum ideal karena didominasi belanja pegawai, sementara alokasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik relatif kecil.
Dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027 Sawahlunto yang dibacakan Ronny Eka Putra dalam Sidang Pleno DPRD Sawahlunto,Senin (2/11/26) Fraksi PAN-PKB mencatat total belanja daerah direncanakan sebesar Rp517,17 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai mencapai Rp309,66 miliar atau hampir 60 persen dari keseluruhan belanja.
Sebaliknya, belanja modal hanya dialokasikan Rp14,66 miliar atau sekitar 2,8 persen. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan ambisi pemerintah daerah mewujudkan visi Sawahlunto sebagai kota wisata yang estetik, futuristik, hidup dan menghidupi.
Fraksi PAN-PKB juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,08 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,80. Menurut mereka, target ambisius tersebut harus ditopang instrumen fiskal dan investasi yang konkret, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan.
"Persoalan lain adalah melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada 2027, PAD ditargetkan Rp73,26 miliar, turun sekitar Rp848 juta dibandingkan target 2026 sebesar Rp74,10 miliar" tambah Ronny.
Sementara itu, pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp393,84 miliar atau hampir 79 persen dari total pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp498,44 miliar.
Fraksi PAN-PKB juga mengingatkan adanya penurunan belanja transfer ke desa dan kelurahan sebesar Rp9,9 miliar menjadi Rp44,04 miliar.
"Atas kondisi tersebut, fraksi meminta pemerintah melakukan refocusing anggaran, menekan belanja barang dan jasa yang tidak prioritas, serta meningkatkan porsi belanja modal minimal di atas 10 persen" ujarnya.
Lebih jauh,mereka juga meminta penjelasan tertulis mengenai sumber pembiayaan defisit anggaran sekitar Rp18,73 miliar serta memastikan pemenuhan mandatory spending pendidikan dan kesehatan.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PAN-PKB menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD.
Fraksi tersebut menegaskan posisinya sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah, dengan harapan APBD benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pembiayaan rutinitas birokrasi.
