Trending

Gaji 20 Ribu Ringgit Jadi Umpan, Delapan Perempuan Malaysia Diduga Dieksploitasi di Pontianak

Gaji 20 Ribu Ringgit Jadi Umpan, Delapan Perempuan Malaysia Diduga Dieksploitasi di Pontianak
Eka Nurhayati Ishak, yang juga menjabat Ketua Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat. (Foto: Dok Pribadi)

Pontianak–Spektroom : Diiming-imingi pekerjaan dengan gaji mencapai 20 ribu ringgit Malaysia, delapan perempuan warga negara asing (WNA) asal Malaysia justru diduga terjebak dalam praktik eksploitasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Mereka disebut tidak hanya mengalami pembatasan kebebasan bergerak, tetapi juga diarahkan untuk menjalankan aktivitas penipuan daring atau online scamming dengan sasaran korban di luar negeri.

Dugaan tersebut diungkapkan kuasa hukum kedelapan perempuan itu, Eka Nurhayati Ishak, yang juga menjabat Ketua Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat, dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).

Eka mengatakan, pihaknya menerima kuasa pendampingan hukum langsung dari kedelapan WNA tersebut pada 13 November 2026. Dari keterangan para kliennya, mereka datang ke Pontianak atas ajakan seseorang yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji sekitar 20 ribu ringgit Malaysia.

Namun, kenyataan yang dihadapi jauh dari janji tersebut. Setibanya di Pontianak, mereka diduga dimasukkan ke sebuah ruangan dan tidak diperbolehkan keluar selama 1 x 24 jam.

"Ketika mereka datang ke Indonesia, khususnya Kota Pontianak, atas ajakan seseorang dengan janji akan dipekerjakan dan mendapatkan gaji kurang lebih 20 ribu ringgit.

Namun, setelah sampai di sini, mereka disekap dan dimasukkan ke dalam ruangan serta tidak boleh keluar selama 1 x 24 jam," ungkap Eka.

Menurut pengakuan para perempuan tersebut, mereka kemudian diarahkan bekerja sebagai customer service untuk menjalankan aktivitas penipuan daring.

Fakta ini, menurut Eka, perlu ditelusuri lebih jauh, terutama untuk mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Eka menegaskan, dugaan pelanggaran keimigrasian maupun keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring tidak boleh menutup kemungkinan bahwa kedelapan perempuan itu juga merupakan korban perekrutan dengan modus penawaran pekerjaan.

"Kami melihat ada fakta yang perlu didalami lagi oleh pihak kepolisian terkait dugaan trafficking atau tindak pidana perdagangan orang.

Pengakuan delapan klien kami, mereka merupakan korban dari tipu daya dengan janji pekerjaan dan diduga mengalami eksploitasi," tegasnya.

Selain meminta dugaan eksploitasi diusut, LBH HWCI juga menyoroti perkembangan proses hukum terhadap kedelapan WNA tersebut.

Eka mengaku belum menerima berkas perkara dari kepolisian untuk dipelajari sebagai bagian dari pendampingan hukum. Sementara berdasarkan koordinasi dengan pihak imigrasi, pelimpahan berkas perkara tahap pertama kepada kejaksaan disebut baru akan dilakukan.

Persoalan ini menjadi semakin mendesak karena masa penahanan kedelapan WNA tersebut disebut akan berakhir pada 25 November 2026.

Eka meminta imigrasi, kepolisian, dan kuasa hukum segera membangun koordinasi agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum.

"Kami meminta pihak imigrasi segera melakukan koordinasi dengan kami sebagai kuasa hukum delapan WNA asal Malaysia ini.

Proses hukumnya harus jelas sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum," ujarnya.

LBH HWCI berharap aparat tidak hanya mendalami dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para WNA tersebut, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga merekrut, menjanjikan pekerjaan, hingga mengarahkan mereka dalam aktivitas penipuan daring.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian serius terhadap kemungkinan praktik perdagangan orang lintas negara yang memanfaatkan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi sebagai pintu masuk eksploitasi.

Berita terkait

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Pontianak - Spektroom : Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menuai perhatian dari kalangan praktisi hukum. Putusan yang berkaitan dengan dinamika Hak Menyatakan Pendapat yang diprakarsai 120 anggota DPR RI dalam isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dinilai menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum acara Peradilan Tata

Apolonius Welly, Buang Supeno, Rafles