Trending

Gaya Hidup Halal Gen-Z, Anak Muda Bijak Kelola Keuangan dan Media Sosial

Gaya Hidup Halal Gen-Z, Anak Muda Bijak Kelola Keuangan dan Media Sosial
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani ketika tampil sebagai keynote speaker dalam kegiatan MES Surakarta & ASBISINDO Goes to School. (Foto: Ciptati Handayani)

Surakarta – Spektroom: Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengajak generasi muda memahami gaya hidup halal secara lebih luas.

Menurutnya, gaya hidup halal tidak sebatas memilih makanan atau produk, tetapi juga menyangkut cara mengelola keuangan, menggunakan media sosial, menjaga kesehatan mental, serta menentukan pilihan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Astrid saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan MES Surakarta & ASBISINDO Goes to School: Gaya Hidup Halal Gen-Z di SMA Al-Islam 1 Surakarta, Sabtu (26/9/2026).

Astrid yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Surakarta mengatakan, edukasi mengenai gaya hidup halal penting diberikan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan kehidupan maupun dunia kerja.

Di hadapan para siswa, Astrid menjelaskan, penerapan halal lifestyle dapat dimulai dari berbagai hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari makanan yang dikonsumsi, pergaulan, tontonan, cara mengambil keputusan, penggunaan uang, hingga aktivitas di media sosial.

“Apa yang kita makan, dengan siapa kita berteman, apa yang kita tonton, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana menggunakan uang, bagaimana memperlakukan orang lain, sampai apa yang kita upload di media sosial, semuanya perlu kita pertimbangkan,” jelas Astrid.

Dalam kesempatan tersebut, Astrid juga mengajak siswa mulai membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak atau financially wise. Mereka perlu belajar mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani berdialog dengan siswa peserta MES Surakarta & ASBISINDO Goes to School. (Foto: Ciptati Handayani)

Menurutnya, kemampuan tersebut penting agar anak muda tidak mudah terjebak persoalan keuangan, termasuk akibat mengikuti gaya hidup maupun penggunaan pinjaman online.

“Jangan sampai karena ingin mengikuti gaya hidup, kita justru terjebak masalah keuangan. Mulai dari sekarang belajar mencatat pemasukan dan pengeluaran, bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan,” ujarnya.

Selain persoalan finansial, kesehatan mental juga menjadi perhatian Astrid. Ia menilai kondisi mental yang sehat merupakan bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.

“Tekanan yang dihadapi Gen-Z saat ini tidak sedikit. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita harus optimis dan mampu mengenali diri sendiri,” katanya.

Astrid juga mengingatkan para siswa untuk lebih bijak dalam menggunakan gadget dan media sosial. Menurutnya, setiap unggahan dapat meninggalkan jejak digital yang perlu dipertimbangkan, terlebih ketika seseorang nantinya memasuki dunia kerja.

“Media sosial bukan hanya tempat kita berekspresi. Jejak digital kita juga bisa dilihat ketika memasuki dunia kerja. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum mengunggah sesuatu,” tandasnya.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno