Trending

Gelombang Tinggi Pada Sejumlah Perairan di Maluku Utara, BMKG Keluarkan Peringatan Dini

Gelombang Tinggi Pada Sejumlah Perairan di Maluku Utara, BMKG Keluarkan Peringatan Dini
Foto : Ilustrasi

Ternate-Spektroom : BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi pada sebagian besar perairan di Wilayah Maluku Utara mulai tanggal 20 - 23 April 2026.

Sumber : BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate melalui Prakirawan Dewi Makhrantika Madiong dalam releasenya Minggu (19/4/2026) mengatakan, pola angin di Wilayah Indonesia bagian Utara umumnya bergerak dari Barat hingga Utara dengan kecepatan angin berkisar 5 - 20 knot.

Sedangkan Wilayah Indonesia bagian Selatan umumnya bergerak dari Selatan hingga Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5 - 20 knot.

"Tinggi gelombang di perairan Maluku Utara rata-rata mencapai 1,25 - 2,5 meter," ujar Dewi.

Tinggi gelombang tersebut berpeluang terjadi di perairan Barat Laut Morotai, Tenggara Morotai, Kepulauan Loloda, Perairan Gebe, Perairan Ternate, Perairan Utara Taliabu, Barat Daya Morotai, Timur Laut Morotai dan Timur Kepulauan Halmahera.

Selanjutnya Perairan Kepulauan Barang Dua, Teluk Kao dan Perairan Utara Mangoli.

Dengan kondisi ini beresiko terhadap keselamatan pelayaran, perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

Kepada nakhoda maupun motoris serta masyarakat pengguna jasa transportasi laut diminta untuk tingkatkan kewaspadaan dalam berlayar, jika kondisi Laut gelombang tinggi jangan memaksakan kehendak untuk berlayar dan menangguhkan keberangkatan demi keselamatan.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno