Gubernur Jatim: Koordinasi Yang Solid Menjadi Kunci Menjaga Stabilitas Keamanan
Spektroom - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan, kerukunan, dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Timur. Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur di Surabaya, pada Selasa (04/11/2025). Kegiatan ini dihadiri jajaran lengkap Forkopimda Plus Jatim, termasuk Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, serta seluruh unsur Forkopimda kabupaten/kota dan Forkopimcam. Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyoroti ancaman penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Ia mengingatkan seluruh jajaran Forkopimda hingga tingkat kecamatan untuk tidak menyepelekan persoalan ini. “Narkotika ini kejahatan luar biasa. Jangan pernah meremehkan persoalan ini, baik produksi, peredaran maupun penyalahgunaannya,” tegasnya. Selain itu, Gubernur Jatim juga menekankan pentingnya sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama melalui program integrasi pertanian Pajale (padi, jagung, kedelai). Menurutnya, peran lintas sektor terbukti efektif, TNI AD fokus pada padi, Polri pada jagung, dan TNI AL pada kedelai, dengan dukungan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. “Dengan kolaborasi lintas sektor, produktivitas pertanian Jatim bisa terus meningkat,” ungkapnya. Khofifah juga mengajak Forkopimda untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pengembangan Sekolah Rakyat (SR), serta optimalisasi Program Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, sinergi lintas sektor tak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang turut hadir memberikan apresiasi atas langkah cepat kepala daerah di Jawa Timur dalam menjaga stabilitas wilayah, termasuk melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling). “Ini kekuatan sosial luar biasa. Modal sosial seperti ini harus terus dioptimalkan agar keamanan di akar rumput tetap terjaga,” jelasnya. Kemendagri juga mencatat adanya 776 aksi penyampaian aspirasi di 35 provinsi antara Agustus–September 2025, termasuk 54 aksi di Jawa Timur. “Forkopimda harus proaktif melakukan deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini terhadap potensi gangguan keamanan,” pungkasnya. (Budi S)
