Gubernur Maluku: Hukum Harus Jadi Panglima, Forum Keamanan Harus Bergerak Nyata
Ambon–Spektroom : Rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku digelar pada Selasa (22/9/2026) pukul 09.00 WIT, bertempat di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku. Forum yang diinisiasi oleh Polda Maluku ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antarelemen dalam menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, serta kondusivitas kehidupan masyarakat di Provinsi Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Maluku atas inisiatif pembentukan Forum Koordinasi Keamanan Maluku. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan sekaligus merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti berbagai dinamika konflik antarkampung yang masih terjadi di sejumlah wilayah Maluku. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna memastikan setiap konflik dapat segera dihentikan, sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan menimbulkan dampak yang lebih destruktif bagi masyarakat.
Ia menegaskan, upaya pencegahan konflik tidak boleh berhenti pada kegiatan yang bersifat simbolis, ritual, maupun seremonial semata. Pencegahan konflik harus benar-benar tertanam dalam nurani dan menjadi keyakinan masyarakat, sehingga nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku beserta jajaran TNI yang telah bergerak cepat dan turun langsung ke lapangan ketika terjadi dinamika keamanan. Respons cepat tersebut dinilai penting dalam meredam eskalasi dan mencegah konflik berkembang lebih luas.
Namun demikian, menurut Gubernur, penanganan konflik tidak berhenti setelah situasi kembali kondusif. Tahapan pascakonflik harus diikuti dengan langkah penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, tanpa diskriminasi, serta tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya konflik serupa.
Di sisi lain, Gubernur mengingatkan bahwa tantangan keamanan saat ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya era disrupsi informasi dan media sosial. Informasi yang beredar di ruang digital, termasuk yang dapat direkayasa oleh mesin atau robot, berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat serta menjadi sarana penyebaran provokasi.
Karena itu, menurutnya, upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Hal tersebut membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah, TNI, kalangan perguruan tinggi, masyarakat sipil (civil society), serta media massa.
Gubernur Maluku menegaskan dukungannya terhadap pembentukan Forum Koordinasi Keamanan Maluku. Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai wadah formalitas, tetapi mampu bergerak aktif, membangun koordinasi yang nyata, serta menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan merawat kerukunan di Provinsi Maluku.
“Forum ini harus bergerak nyata. Hukum harus menjadi panglima, dan seluruh elemen harus bersama-sama menjaga keamanan serta kerukunan masyarakat Maluku,” tegas Gubernur. (Eva. M/Diskominfo Maluku)
