Gubernur Mirzani : "Tantangan Penanggulangan Bencana di Lampung Terus Meningkat"

Gubernur Mirzani : "Tantangan Penanggulangan Bencana di Lampung Terus Meningkat"
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar menjadi Inspektur Upacara Bulanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bertempat di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Kamis (17/07/2025). (Foto: Diskominfotik Lampung)

SPEKTROOM - Penanggulangan bencana bukanlah tugas yang sederhana, Hal ini mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana, yakni saat sebelum, saat terjadi, dan setelah bencana, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Nomor 6 Tahun 2024, serta diperkuat dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 yang menempatkan BPBD sebagai unsur utama pelayanan di bidang penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar pada Upacara Bulanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bertempat di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Kamis (17/07/2025).

(Foto: Diskominfotik Lampung)

Pemeritah Provinsi Lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan jenis baru seperti liku faksi (Pencairan Tanah). "Data BNPB mencatat, hingga 1 Juli 2025, telah terjadi 198 kejadian bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim," jelasnya.

Dengan luas wilayah, keragaman topografi, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 9 juta jiwa, Gubernur juga menyadari bahwa tantangan penanggulangan bencana di Lampung terus meningkat.

"Diperlukan kinerja yang lebih baik, sinergi antarpemangku kepentingan, serta keselarasan program dari pusat hingga daerah," tegasnya.

Agenda Pembangunan Nasional 2025 dan Visi Gubernur 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas', ditetapkan penurunan Indeks Risiko Bencana sebagai indikator utama pembangunan daerah.

(Foto: Diskominfotik Lampung)

"Peningkatan ketahanan wilayah pun menjadi tolok ukur kinerja BPBD. Untuk itu, langkah ke depan harus lebih terfokus, dengan strategi utama berupa penanganan tematik kawasan rawan bencana, penguatan kapasitas masyarakat dan stakeholder serta penguatan tata kelola kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor," lanjutnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menjadi bagian integral pembangunan, bukan penghambat.

"Pengalaman dari pandemi COVID-19 membuktikan bahwa sinergi kebijakan dan komitmen bersama dapat memperkuat bangsa kita menghadapi krisis," tegasnya.

Diakhir sambutannya Gubernur mengajak seluruh pihak untuk ikut terlibat dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

"Mari kita jadikan upaya penanggulangan bencana ini sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan. Semoga kerja keras dan kebersamaan kita menjadi jalan menuju Lampung yang tangguh, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (@Ng).

Berita terkait

67 Putra-Putri Terbaik Sawahlunto Mulai Digembleng Jadi Paskibra, Disiapkan Kibarkan Merah Putih pada HUT ke-81 RI

67 Putra-Putri Terbaik Sawahlunto Mulai Digembleng Jadi Paskibra, Disiapkan Kibarkan Merah Putih pada HUT ke-81 RI

Sawahlunto–Spektroom : Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto resmi memulai pemusatan latihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Sawahlunto yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (27/7/26). Sebanyak 67 pelajar terbaik dari berbagai SMA, SMK, dan MA di kota tersebut mulai menjalani latihan

Riswan Idris, Bian Pamungkas
Pramono: Suara Warga dan Data Jadi Fondasi Kebijakan Jakarta

Pramono: Suara Warga dan Data Jadi Fondasi Kebijakan Jakarta

Jakarta – Spektroom : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat kebijakan berbasis data, riset, dan opini publik sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyusun kebijakan, tetapi juga harus mampu mendengar aspirasi warga secara terbuka dan menerjemahkannya menjadi

Irvan Idris Saleh, Bian Pamungkas
ссс