Pramono: Suara Warga dan Data Jadi Fondasi Kebijakan Jakarta
Jakarta – Spektroom : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat kebijakan berbasis data, riset, dan opini publik sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyusun kebijakan, tetapi juga harus mampu mendengar aspirasi warga secara terbuka dan menerjemahkannya menjadi pelayanan yang lebih responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dalam forum internasional bertema Public Opinion in a Fast-Changing World itu, Pramono menilai kemampuan mendengar suara masyarakat secara ilmiah dan bertanggung jawab menjadi semakin penting di tengah perubahan yang berlangsung cepat.
"Jakarta dengan lebih dari 11 juta penduduk memiliki kebutuhan dan pandangan yang sangat beragam. Karena itu, pemerintah harus menjadi pendengar yang baik dan mengambil keputusan berdasarkan data," ujarnya.
Pramono menjelaskan, selama ini Pemprov DKI menghimpun berbagai masukan masyarakat melalui media massa, media sosial, aplikasi Jakarta Kini (JAKI), kanal pengaduan publik, hingga forum partisipasi warga.
Seluruh informasi tersebut dianalisis sebagai bahan evaluasi pelayanan sekaligus penyempurnaan kebijakan.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan data harus dibarengi dengan transparansi serta kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik akan tumbuh ketika warga melihat pemerintah hadir secara terbuka, responsif, dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pramono juga menyambut baik penyelenggaraan WAPOR Asia Pacific di Jakarta. Ia berharap konferensi tersebut semakin memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap penelitian, inovasi, dan kolaborasi internasional.
Pemprov DKI, lanjutnya, akan terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, media, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Sementara itu, Ketua Penyelenggara WAPOR Asia Pacific 2026, Philips J. Vermonte, mengatakan Indonesia dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Ia berharap konferensi tersebut dapat memperkuat perkembangan riset opini publik di Indonesia sekaligus mendukung proses demokrasi dan penyusunan kebijakan.
Konferensi WAPOR Asia Pacific 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini diikuti sekitar 110 peserta dari 21 negara yang membahas berbagai isu, mulai dari metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga dinamika geopolitik.
