Gubernur NTB: Bangun Sistem, Bukan Ketergantungan pada Pemimpin
Mataram-Spektroom : Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak boleh bergantung pada sosok pemimpinnya, melainkan pada sistem yang mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik, bekerja secara efektif, dan terus berkembang meski kepemimpinan berganti. Pesan itu ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7/2026).
Di hadapan 60 peserta PKN yang diproyeksikan menjadi pemimpin birokrasi masa depan, Gubernur menekankan bahwa tantangan terbesar birokrasi saat ini bukan sekadar melahirkan program-program yang populer, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, berkelanjutan, serta mampu tetap berjalan tanpa bergantung pada figur tertentu.
Menurutnya, pergantian kepala daerah merupakan konsekuensi yang melekat dalam sistem demokrasi. Namun, perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem," tegas Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dipandang sebagai solusi atas seluruh persoalan birokrasi. Menurutnya, digitalisasi hanya akan menghasilkan perubahan apabila didahului dengan pembenahan sistem yang benar.
"Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan," ujarnya.
Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis sebagai penjaga memori kelembagaan (institutional memory) yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian kepemimpinan. Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme, menjunjung integritas, dan tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.
"Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem," katanya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa sistem demokrasi sering kali mendorong lahirnya kebijakan yang bersifat populis karena hasilnya cepat terlihat dan memberikan keuntungan politik dalam jangka pendek. Sebaliknya, membangun sistem membutuhkan keberanian, konsistensi, serta komitmen jangka panjang yang hasilnya mungkin baru dirasakan oleh generasi berikutnya.
Selain membahas reformasi birokrasi, Gubernur juga mengajak para peserta memahami bahwa kepemimpinan saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global. Pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, seorang pemimpin birokrasi harus mampu membaca keterkaitan antara dinamika global, nasional, dan daerah dalam setiap pengambilan kebijakan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan penguasaan rantai nilai (value chain) agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen komoditas, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam percaturan ekonomi global.
Menutup pemaparannya, Gubernur kembali menegaskan kualitas pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh kehebatan individu, melainkan oleh kekuatan sistem yang dibangun.
