Gubernur Sumbar Siapkan Sukuk dan Optimalisasi Aset Daerah, Upaya Terobosan Percepat Pembangunan
Padang–Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi yang dihadapi daerah. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah optimalisasi pengelolaan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif melalui instrumen Sukuk dan obligasi daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik konstruktif, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi kami dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK,” ujar Mahyeldi.
Dalam tanggapannya, Gubernur mengakui bahwa salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dari fraksi-fraksi DPRD adalah pengelolaan aset daerah. Menurutnya, aset milik pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola secara tertib, produktif, dan memiliki nilai ekonomi yang optimal.
Mahyeldi mengakui bahwa selama ini perhatian terhadap pengelolaan aset belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai masukan DPRD terkait pendataan, penataan, serta pemanfaatan aset akan menjadi fokus pembenahan ke depan.
“Masukan terkait pengelolaan aset akan kami tindak lanjuti secara serius melalui perangkat daerah agar aset yang dimiliki pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Selain pengelolaan aset, Mahyeldi menegaskan pentingnya inovasi pembiayaan pembangunan di tengah semakin terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Untuk itu, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema creative financing melalui instrumen Sukuk dan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan alternatif.
Menurutnya, Sumatera Barat termasuk salah satu daerah yang paling siap dalam mengembangkan Sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia.
Bahkan, kesiapan tersebut mendapat perhatian dari Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundang Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mempelajari praktik-praktik pembiayaan kreatif yang diterapkan di Jepang.
“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” tegas Mahyeldi.
Dalam paparannya, Mahyeldi juga menyoroti besarnya potensi ekonomi yang berasal dari masyarakat Minangkabau di perantauan. Ia menyebut nilai remitansi atau kiriman dana perantau ke kampung halaman diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. (Ris1)
