Hak Menyatakan Pendapat 120 Anggota DPR: Ketika Ketua Umum Partai Seolah Cuci Tangan
Pontianak - Spektroom : Bergulirnya proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang melibatkan 120 anggota DPR RI menjadi perhatian publik, termasuk kalangan praktisi hukum di Kalimantan Barat.
Fenomena ini tidak sekadar menghadirkan dinamika politik di parlemen, tetapi juga membuka kembali pertanyaan mendasar tentang siapa sesungguhnya pemegang kendali kekuasaan politik di Indonesia.
Peristiwa ini mengingatkan pada pernyataan Bambang Pacul ketika berdialog dengan Prof. Mahfud MD mengenai percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Dengan gaya bercanda yang mengundang perhatian, Bambang Pacul pernah menggambarkan posisi anggota DPR yang tidak sepenuhnya leluasa mengambil keputusan tanpa persetujuan pimpinan partai.
Pernyataan tersebut menyiratkan realitas politik yang patut direnungkan: anggota DPR memiliki mandat konstitusional, tetapi dalam praktik politik kepartaian, keputusan strategis kerap tidak terlepas dari kendali ketua umum partai.
Pandangan serupa kembali mengemuka dalam perbincangan Bambang Pacul bersama Rocky Gerung.
Ia menyinggung bahwa ketika rakyat mengalami penderitaan akibat kebijakan politik, tanggung jawab tidak semestinya hanya diarahkan kepada pejabat publik.
Pimpinan partai juga harus ikut dimintai pertanggungjawaban karena partai politik memiliki peran besar dalam menentukan arah kekuasaan dan menempatkan kader pada jabatan publik.
Di sinilah muncul paradoks politik dalam dinamika HMP saat ini.
Pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh koalisi sejumlah partai politik.
Namun, ketika proses HMP mulai bergulir di DPR RI, sejumlah anggota parlemen dari partai-partai pendukung pemerintahan tersebut justru ikut menandatangani pengajuan hak konstitusional itu.
Partai yang memiliki kursi di parlemen antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat,PDIP, Nasdem ,PKB dan PKS.
Sementara itu, sejumlah partai pendukung lainnya, seperti PBB, Gelora, PSI, Garuda, dan PRIMA, juga berada dalam lingkaran dukungan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah langkah para anggota DPR tersebut merupakan keputusan politik pribadi, sikap fraksi, atau bagian dari kalkulasi politik yang diketahui para ketua umum partai?
Jika sebelumnya anggota DPR digambarkan sebagai pihak yang harus tunduk pada garis politik pimpinan partai, mengapa dalam persoalan HMP seolah-olah mereka bergerak sendiri, sementara para ketua umum terkesan tidak menunjukkan sikap terbuka?
Di sinilah pepatah 'lempar batu sembunyi tangan' menjadi relevan sebagai kritik politik.
Ketua umum partai tidak boleh hanya tampil ketika kekuasaan hendak diraih, tetapi kemudian seolah mengambil jarak ketika keputusan politik para kadernya menimbulkan polemik.
Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari keberanian anggota DPR menggunakan hak konstitusionalnya.
Demokrasi juga menuntut transparansi, konsistensi sikap, dan pertanggungjawaban politik.
Pada akhirnya, publik berhak mengetahui siapa yang sesungguhnya menggerakkan keputusan politik: anggota DPR sebagai wakil rakyat atau pimpinan partai sebagai pemegang kendali kekuasaan.
" Sebab, dalam politik, kekuasaan tidak boleh hanya dinikmati bersama, tetapi tanggung jawab justru ditinggalkan sendiri-sendiri."
Catatan redaksional: Naskah ini mempertahankan karakter opini kritis, bukan berita straight news.
Sebelum diterbitkan, sebaiknya diverifikasi kembali daftar 120 penandatangan, posisi resmi masing-masing partai, serta kronologi dan status proses HMP agar argumentasi hukumnya semakin kokoh.
