Hak Menyatakan Pendapat Bergulir, 120 Anggota DPR Tanda Tangan Dukungan
Jakarta-Spektroom : Pimpinan DPR RI menerima usulan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi di DPR yang diwakili 120 orang anggota menandatangai surat usulan, ini berarti telah melebihi ketentuan minimal 25 orang pengusul seperti yang diatur UU MD3 pasal 210 ayat 1.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat," kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang memimpin jalannya rapat menerima usulan dari perwakilan fraksi di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat VII ini menyampaikan rincian dukungan yaitu 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Saan menambahkan, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke tahapan pembahasan internal sebelum diproses lebih lanjut dalam persidangan selanjutnya. Tahapan itu diperlukan untuk memastikan tindak lanjut usulan berjalan sesuai mekanisme kelembagaan.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” ujar Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang yang saat menerima usulan didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra.
Dalam pertemuan dengan para anggota pengusul Hak Menggunakan Pendapat, substansi yang diajukan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menurut Saan ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Saan menegaskan, usulan yang telah diterima pimpinan DPR tersebut akan ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah laporan pimpinan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan besok. (my)
