HPN 2026 Titik Balik Penguatan Profesi Jurnalis Profesional dan Independen, Kadiskominfo: Pers Mitra Strategis Dalam Pembangunan Daerah
Pekanbaru-Spektroon : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik sebagai instrumen utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Plt Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadiskominfotik) Provinsi Riau, Supriadi, dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-80 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Gedung PWI, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).
Supriadi menyampaikan, bahwa ketersediaan ruang informasi publik yang sehat dan terpercaya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melayani hak tahu masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan wujud transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemprov Riau menyadari bahwa sinergi antara pemerintah dan awak media adalah kunci utama dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat di Bumi Lancang Kuning.
Langkah strategis ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029. Pemprov Riau menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan partisipatif. Fondasi ini diharapkan mampu membawa Riau menjadi provinsi yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, serta unggul dalam berbagai sektor pembangunan di masa depan.
"Pers memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat partisipasi publik, hingga menjaga suasana kondusif. Di tengah arus informasi yang serba cepat dan rentan hoaks, kehadiran informasi akurat dari pers sangat dibutuhkan untuk menyejukkan suasana," ujar Supriadi di hadapan para tokoh pers Riau.
Pihak Pemprov Riau juga memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi berkelanjutan para insan pers dalam mengawal program pembangunan. Selama ini, pemberitaan yang dihasilkan media massa dianggap sangat membantu pemerintah dalam memotret dinamika sosial serta mengevaluasi efektivitas pelayanan publik. Kontribusi tersebut dinilai sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif bagi akselerasi kemajuan daerah di berbagai lini.
Lebih lanjut, Supriadi meyakini bahwa hubungan harmonis antara birokrasi dan media akan berbanding lurus dengan kualitas demokrasi di tingkat daerah.
"Kami percaya, hubungan yang baik antara pemerintah dan pers akan memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap tahapan pembangunan yang tengah kita laksanakan," tambahnya dengan nada optimistis.
Menghadapi tantangan disrupsi digital, Pemprov Riau berkomitmen untuk terus menjaga ruang kebebasan pers yang sehat, terbuka, namun tetap menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab. Sebagai mitra strategis, pers diharapkan tidak hanya menjadi penyampai pesan pemerintah, tetapi juga berperan sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat di tengah keberagaman.
Kadiskominfotik mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Riau secara luas. Ia berharap momentum HPN 2026 menjadi titik balik bagi penguatan profesi jurnalis yang profesional dan independen.
"Mari bangun Riau dengan semangat kolaborasi. Semoga pers Riau semakin profesional dan dicintai masyarakat dalam mengawal kemajuan daerah," pungkas Supriadi. (SN/Ril/MCR)
