Imbas BBM Langka, Pemkab Badung Tetapkan Belajar Daring 3 Hari
Badung-Spektroom : Keterbatasan penyediaan BBM di propinsi Bali, membuat Pemerintah kabupaten Badung mengambil keputusan solutif bagi dunia pendidikan diwilayahnya. Pemerintah Kabupaten Badung resmi menerapkan pembelajaran daring bagi siswa PAUD, SD, hingga SMP selama tiga hari mulai Kamis (15/10/2026) sampai Sabtu (17/10/2026). Langkah ini diambil mengantisipasi potensi gangguan pembelajaran akibat lonjakan konsumsi BBM yang memicu antrean panjang dan keterbatasan pasokan di SPBU sejak Senin (12/10/2026).
"Daring berlaku tiga hari untuk seluruh PAUD, SD, dan SMP di Badung. Sekolah silakan siapkan platform atau sarana komunikasi yang mudah diakses siswa," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Gusti Made Dwipayana, Rabu (14/10/2026).
Teknis pelaksanaan pembelajaran diserahkan penuh kepada kepala sekolah masing-masing. Aturan ini mencakup penyusunan jadwal, metode belajar, pemberian tugas, hingga sistem evaluasi.
"Kepala sekolah yang atur teknisnya sesuai kondisi sekolah. Kalau ada kendala akses hingga daring tak efektif, segera koordinasi dengan dinas untuk cari jalan keluar," kata Dwipayana.
Selain siswa, penyesuaian juga berlaku bagi para guru dan staf sekolah. Administrasi dan tugas kedinasan yang memungkinkan kini dikerjakan dari rumah atau work from home (WFH).
"Pegawai dan guru yang bisa kerja dari rumah dipersilakan WFH tanpa mengurangi target kinerja. Kebijakan ini harus disosialisasikan secara jelas ke guru, siswa, dan orang tua," tutur Dwipayana.
Disdikpora menegaskan aturan belajar daring ini bersifat sementara dan akan dievaluasi berkala. Seluruh pihak diminta tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
"Skema ini cuma sementara sampai kondisi BBM kembali normal. Kami minta semua pihak tetap bertugas dengan bertanggung jawab," ungkap Dwipayana.
Sebelumnya, Disdikpora Badung mengeluarkan edaran resmi, meminta sekolah mengantisipasi gangguan mobilitas akibat antrean panjang BBM sejak Senin (12/10/2026). Saat itu, sekolah masih diizinkan menggelar tatap muka sambil mendata warga sekolah yang terdampak, yang pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan belajar daring dan WFH bagi guru dan tenaga kependidikan.
