Inisiasi Klinik UMKM, Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi Pascabencana
Spektroom - Pemerintah melalui Kementerian UMKM RI menginisiasi program Klinik UMKM sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Program Klinik UMKM Bangkit merupakan bagian dari inventarisasi dan pemetaan UMKM terdampak bencana di wilayah Sumatera. Data yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar penyusunan program bantuan dan pemulihan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai program tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Sumbar yang tengah bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.
“Kami meyakini Klinik UMKM Minang Bangkit akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, terutama pelaku UMKM. Insyaallah, program ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” ujar Mahyeldi.
Dukungan tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Klinik UMKM Bangkit Pascabencana bersama Kementerian UMKM secara daring dari Istana Gubernuran, Rabu (21/1/2026).
Gubernur Mahyeldi juga mengimbau para pelaku UMKM yang terdampak bencana agar segera melakukan pendataan melalui Klinik UMKM yang telah disediakan sebagai langkah awal pemulihan usaha.
“Mari kita bangun kembali usaha kita, kita hidupkan kembali ekonomi nagari, dan kita buktikan bahwa masyarakat Minangkabau selalu mampu bangkit dari setiap cobaan,” tuturnya.
Ia berharap Klinik UMKM Minang Bangkit tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat.
“Tempat UMKM bangkit kembali, lebih kuat, lebih siap, dan lebih berdaya saing,” tegas Mahyeldi.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah menjelaskan, Klinik UMKM Bangkit menyediakan tiga layanan utama, yakni layanan pembiayaan, belanja produk lokal, dan layanan produksi, dengan mengoordinasikan serta mengkolaborasikan seluruh mitra terkait.
Menurutnya, kehadiran Klinik UMKM Bangkit diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi daerah di Sumbar secara berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden RI agar pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kini Pemprov Sumbar bersama Kementerian UMKM terus melakukan pemetaan data UMKM terdampak bencana secara bertahap. Data tersebut akan disinkronkan dengan pemerintah pusat dan perbankan agar program pemulihan berjalan tepat sasaran,” ujar Siti.
Selain akses pembiayaan, pelaku UMKM juga akan memperoleh pendampingan manajemen usaha, bantuan pemasaran, penguatan digitalisasi dan legalitas usaha, serta peningkatan kapasitas produksi melalui Klinik UMKM Minang Bangkit.
Untuk mendukung layanan pembiayaan, Kementerian UMKM menggandeng berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
