Jeffry Hibatullah Buka Sosialisasi Daerah Rawan Bencana, BPBD Petakan 4 Faktor Pemicu Banjir dan Longsor
Sawahlunto–Spektroom : Pemerintah Kota Sawahlunto memperkuat upaya mitigasi bencana dengan menggelar kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) daerah rawan bencana, Rabu, (23/9/2026)
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah tersebut diikuti lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta jajaran terkait penanggulangan bencana. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan mitigasi bencana di wilayah masing-masing.
Dalam arahannya, Wawako Jeffry Hibatullah menekankan pentingnya langkah antisipatif dan pencegahan sebelum bencana terjadi. Ia meminta seluruh pihak tidak hanya responsif saat kejadian, tetapi aktif melakukan pengurangan risiko.
"Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tapi bagaimana kita membangun kesadaran kolektif. Pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi wilayahnya. Mitigasi harus dimulai dari sana," ujar Jeffry Hibatullah dalam sambutannya.
Pada sesi materi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sawahlunto memaparkan hasil survei dan pemetaan terbaru terhadap faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di wilayah Kota Sawahlunto.
Pemetaan tersebut menjadi basis data penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengenali sumber kerawanan sekaligus menentukan langkah mitigasi yang terukur.
BPBD mencatat ada empat faktor utama yang menjadi perhatian serius:
- Terganggunya resapan air akibat penebangan pohon penahan tanah di area lereng dan perbukitan.
- Riol jalan yang tidak tersedia atau tidak berfungsi secara optimal di sejumlah titik.
- Kapasitas riol yang belum maksimal dalam menampung limpasan air hujan, sehingga berpotensi meluap ke badan jalan dan pemukiman.
- Masih adanya rumah warga yang belum memiliki talang air, yang menyebabkan limpasan air hujan langsung menggerus tanah di sekitar pondasi dan lereng.
Menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut, Wakil Wali Kota meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait untuk segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah desa dan kelurahan juga didorong untuk bergerak cepat melakukan mitigasi mandiri, terutama terhadap empat faktor yang telah diidentifikasi.
Sementara itu, sebanyak 7 Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah aktif di Kota Sawahlunto diminta untuk memberi perhatian khusus dan menjadi motor penggerak kesiapsiagaan di tingkat masyarakat.
"Destana harus menjadi contoh. Dengan koordinasi yang kuat antara BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, serta kelompok siaga bencana, kita harapkan hasil pemetaan ini tidak berhenti di atas kertas, tapi diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk mengurangi risiko banjir dan longsor," tegas Wawako
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemko Sawahlunto berharap terbangun sistem mitigasi yang terintegrasi dari tingkat kota hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga Kota Sawahlunto yang secara geografis berada di wilayah perbukitan dapat lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. (Ris)
