Jelang Nataru Pemprov Maluku Antisipasi Kenaikan Harga Sembako
Spektroom — Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Maluku menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Sekda Maluku, Kasrul Selang, saat menyampaikan sambutan pada acara Rakorda Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID serra Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi TP2DD Provinsi Maluku di kota Ambon, Selasa (25/11/2025).
Kasrul menyampaikan apresiasi kepada TPID provinsi maupun kabupaten/kota yang telah berkontribusi menjaga stabilitas harga sepanjang tahun 2025. Ia menyebut, inflasi Maluku pada Oktober 2025 tercatat 2,3 persen, dan secara year to date sebesar 2,46 persen. Meski masih terkendali, kenaikan harga pangan dan emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi.
“Operasi pasar, fasilitasi distribusi antarwilayah, dan gerakan menanam telah membantu menjaga harga tetap stabil. Ini bukti kerja kolaborasi kita mulai berdampak bagi masyarakat,” ujar Kasrul.
Selain pengendalian harga, Pemprov Maluku juga menyoroti percepatan digitalisasi daerah. Namun, masih terdapat empat kabupaten yang belum sepenuhnya masuk kategori daerah digital, karena data belum terinput secara optimal.
Kasrul meminta pemda memperkuat penggunaan pembayaran non-tunai, peningkatan kapasitas SDM digital, serta integrasi kebijakan TPID dengan strategi nasional.
Kasrul menekankan, lonjakan kebutuhan masyarakat selama Nataru bisa mendorong inflasi jika tidak diantisipasi.
“Ketersediaan stok bahan pokok harus dijamin, distribusi tidak boleh terhambat, dan TPID harus jadi garda terdepan menjaga stabilitas harga,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi publik mengenai stok dan harga pangan untuk mencegah panic buying.
“Sering kali masyarakat beli berlebihan karena isu harga naik. Informasi harga dan ketersediaan harus disampaikan jelas oleh pemerintah daerah,” katanya.
Kasrul turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. Maluku diproyeksikan memperoleh lima triliun rupiah dana yang akan berputar di sektor pangan jika rantai pasoknya dimanfaatkan daerah.
Kasrul memastikan kebijakan pengendalian inflasi sejalan dengan visi Transformasi Maluku Menuju Maluku Maju, Sejahtera, dan berkontribusi pada Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi, inovasi, dan gotong royong harus diperkuat. Tidak ada kata lain, semua layanan pemerintah harus digital, efisien, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Kasrul.(EM)
