Jember Bidik Status Lumbung Pangan Nasional, Bupati Fawait Genjot Anggaran Pertanian

Jember Bidik Status Lumbung Pangan Nasional, Bupati Fawait Genjot Anggaran Pertanian
Bupati Jember Muhammad Fawait (Foto Budi Spektroom)

Jember-Spektroom : Bupati Jember, Muhammad Fawait, melanjutkan perjalanan dalam serangkaian Bunga Desaku di Kecamatan Mumbulsari, Selasa (07/04/2026).

Di titik pertama, bupati berjumpa dengan pelaku UMKM, mlijo, dan para tokoh tani. Dalam sesi wawancara, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan komitmen penuh untuk memajukan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi daerah. Dalam upaya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto, Bupati Fawait memproyeksikan Jember kembali menjadi lumbung pangan utama, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di kancah nasional.

Bupati Fawait mengungkapkan bahwa anggaran sektor pertanian pada 2025, yang merupakan sinergi antara APBD dan APBN, menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Jember. Peningkatan ini direncanakan terus berlanjut hingga 2026.

"Ini adalah bentuk keberpihakan nyata pemerintahan Jember Baru, Jember Maju terhadap petani. Kami tidak hanya bicara teori, tapi langsung pada program konkret," ungkap Bupati Fawait.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah program Optimalisasi Lahan (Oplah). Muhammad Fawait merinci bahwa target luas lahan Oplah meningkat signifikan, dari sekitar 5.000 hektar pada periode sebelumnya menjadi 8.000 hektar pada tahun ini. Program ini didukung dengan pengadaan pompa air dan alsintan yang masif untuk menunjang produktivitas petani.

“Program Optimalisasi Lahan (Oplah) lebih diprioritaskan dibandingkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk saat ini,” tegasnya.

Menurutnya, oplah berdampak langsung pada peningkatan indeks pertanaman.

"Kalau JUT itu berkaitan dengan transportasi. Tapi kalau oplah, ini langsung menyasar produktivitas. Yang tadinya panen sekali setahun, harapannya bisa dua hingga tiga kali. Kalau tidak ada yang mau dipanen, apa yang mau diangkut lewat jalan tani? Jadi, Opla dulu baru JUT," jelasnya.

Terkait isu pupuk, Bupati Fawait mendorong kelompok tani untuk mulai mandiri dalam memproduksi pupuk organik. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan ruang bagi kelompok tani guna mengembangkan pupuk organik sebagai nilai tambah ekonomi bagi mereka.

Bupati Fawait menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak akan ikut campur dalam bisnis produksi pupuk organik agar tidak bersaing dengan masyarakat. "Kami ingin kelompok tani berdaya. Pemkab lebih fokus memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran sesuai kebutuhan petani di lapangan," tambahnya.

Menyadari dampak infrastruktur pertanian membutuhkan waktu (jangka menengah), Bupati Fawait meminta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan program di tingkat bawah.

"Kami butuh partisipasi masyarakat untuk mengawasi. Kami sudah memberi amanah kepada kelompok-kelompok tani, semoga niat baik ini dilaksanakan dengan baik agar hasilnya optimal bagi kesejahteraan Jember," pungkasnya. (budi s)

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс