Trending

Kabut Asap Belum Usai, Kepedulian Pemerintah Menyapa Warga Kereng Bangkirai

Kabut Asap Belum Usai, Kepedulian Pemerintah Menyapa Warga Kereng Bangkirai
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyerahkan bantuan pangan dan BLT KHBSKHBS bagi Keluarga Penerima Manfaat di SMKN 5 Palangka Raya. (Foto: dok MMC KTg)

Palangka Raya-Spektroom : Di tengah kabut asap yang masih mengganggu aktivitas sehari-hari, warga Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya, mendapat dukungan bantuan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Huma Betang Sejahtera (KHBS) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bantuan tersebut disalurkan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di SMKN 5 Palangka Raya, Jalan Manduhara, Senin (28/9/2026). Sebanyak 500 paket bantuan pangan diberikan kepada masyarakat, masing-masing berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter. Selain itu, penerima juga memperoleh BLT KHBS sebesar Rp250 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bagi masyarakat yang tengah menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bantuan kebutuhan pokok tersebut menjadi dukungan untuk menjaga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi di tengah kondisi yang tidak mudah.

Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, penyaluran bantuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga ketepatan masyarakat yang menerimanya. Karena itu, ia meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan terus memperbarui serta memvalidasi data penerima bantuan.

“Jadi, ini ada dua bantuan. Data penerimanya harus benar-benar diperhatikan, supaya masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya masyarakat yang belum menerima bantuan. Pendataan dinilai penting agar warga yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi dalam berbagai program pemerintah.

Di tengah situasi karhutla dan kabut asap, pemerintah juga berupaya menghadirkan dukungan melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera. Program tersebut tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi mencakup dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan dan kesempatan kerja, serta program lain yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden mengatakan, kunjungan langsung Gubernur ke sejumlah wilayah menjadi kesempatan untuk melihat kondisi masyarakat dari dekat, termasuk warga Kereng Bangkirai.

“Ini menjadi kesempatan bagi Bapak Gubernur untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat, termasuk Bapak Ibu yang ada di Kereng Bangkirai,” ujarnya.

Menurut Linae, kabut asap akibat karhutla dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas dan kemampuan masyarakat dalam bekerja.

Karena itu, bantuan pangan dan BLT KHBS diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun terus menyalurkan dukungan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Di tengah asap yang belum sepenuhnya pergi, bantuan itu setidaknya menjadi tanda bahwa kebutuhan warga tetap diperhatikan dan pemerintah berupaya hadir ketika masyarakat membutuhkan dukungan. (Polin-IAQ/AS)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno