Trending

Kabut Asap, Tetap Belajar, 177 Kasus Gangguan Kesehatan Terpantau

Kabut Asap, Tetap Belajar, 177 Kasus Gangguan Kesehatan Terpantau
E-flyer Pembelajaran Jarak Jauh bagi daerah berdampak karhutla 2026. (Foto; dok Media Disdik KTg)

Palangka Raya-Spektroom: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya berlalu. Namun, kegiatan belajar murid di Kalimantan Tengah tetap diupayakan berjalan dengan menyesuaikan kondisi udara dan kesehatan di setiap wilayah.

Di tengah situasi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat 177 kasus gangguan kesehatan yang terpantau hingga Senin (28/9/2026) pada sembilan satuan pendidikan. Keluhan yang dilaporkan meliputi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sesak napas atau asma, serta iritasi mata dan kulit.

Dari jumlah tersebut, 125 kasus berupa ISPA seperti batuk dan pilek, 25 kasus sesak napas atau asma, serta 27 kasus iritasi mata dan kulit. Satu kasus mendapatkan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut.

Kasus terbanyak tercatat di SMAN 1 Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, dengan 137 kasus. Rinciannya, 102 murid mengalami ISPA, 15 murid mengalami sesak napas dan 20 lainnya mengalami iritasi mata atau kulit.

Catatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan di tengah kualitas udara yang berbeda-beda antarwilayah. Data ini menjadi pertimbangan bagi sekolah dalam menentukan pola pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setempat.

Pembelajaran pun tidak harus berhenti ketika kondisi udara tidak memungkinkan untuk tatap muka. Dinas Pendidikan mencatat 64 kelas virtual sinkron melalui Zoom atau Meet serta 100 modul ajar digital dan pembelajaran dari rumah yang disiapkan guru.

Delapan satuan pendidikan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka normal di wilayah yang ditandai aman. Artinya, pola belajar disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan, bukan diberlakukan sama untuk seluruh wilayah.

Selain SMAN 1 Kahayan Hulu Utara, gangguan kesehatan juga dilaporkan dari SMK Swasta Bina Karya Kabupaten Barito Selatan sebanyak 15 kasus dan SMAN 1 Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak sembilan kasus. Dari satuan pendidikan tersebut, satu kasus dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Kasus lainnya terpantau di SMAN 8 Palangka Raya, SMAN 1 Dusun Utara, SMA Negeri 2 Lamandau, SMAN 1 Tamban Catur, SMKN 5 Palangka Raya, dan SMKN 1 Bukit Santuei.

Seluruh data dihimpun melalui formulir laporan darurat harian dari satuan pendidikan se-Kalimantan Tengah. Pemantauan tersebut dilakukan agar kondisi kesehatan murid dan tenaga pendidik dapat diketahui secara berkala sekaligus menjadi dasar dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran.

Di tengah kabut asap, pesan yang ingin dijaga sederhana: pelajaran tetap berjalan, tetapi kesehatan tidak boleh dipertaruhkan. Ketika tatap muka belum memungkinkan, ruang belajar dapat berpindah ke rumah dan layar, sementara sekolah terus memantau kapan kondisi kembali aman untuk belajar seperti biasa. (Polin-Rzn)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno