Kanwil Kemenhaj Malut Lakukan Evaluasi Kinerja dan Pemantapan Penyelenggara Haji 2027
Ternate-Spektroom : Evaluasi Kinerja Tahun 2026 dan Pemantapan Penyelenggaraan Haji Tahun 1448 H/2027 M, dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Maluku Utara bertempat di Hotel Jati, Kota Ternate, Senin (16/11/2026).
Evaluasi ini dilakukan ini sebagai momentum strategis untuk evaluasi capaian program sekaligus memperkuat kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.
Kegiatan dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, para Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kakankemhaj), serta Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) kabupaten/kota se-Maluku Utara, bersama jajaran perencana dan pengelola program haji.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, H. M. Zaber Wahid, S.Ag., M.H., mengatakan, evaluasi kinerja harus menjadi sarana memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.
"Saya ingatkan kepada seluruh kepala kantor, kepala subbagian tata usaha, dan pengelola anggaran agar mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap, mulai dari laporan kegiatan, berita acara, dokumentasi foto, hingga bukti penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar H. Zaber.
Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran yang diterima satuan kerja Kementerian Haji dan Umrah harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap penggunaan anggaran negara harus memiliki dasar administrasi yang jelas karena sewaktu-waktu dapat menjadi objek pemeriksaan oleh aparat pengawasan dari tingkat pusat.
Kakanwil juga meminta seluruh satuan kerja tidak menunggu pemeriksaan untuk melengkapi administrasi. Ia menyampaikan kemungkinan dilakukannya pendampingan awal oleh jajaran Kanwil kepada kantor kabupaten/kota pada awal 2027 guna membantu memastikan kesiapan dokumen pertanggungjawaban sebelum pemeriksaan dari pemerintah pusat.
Selain persoalan anggaran, Kakanwil menyoroti keterbatasan aparatur sipil negara di sejumlah kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota. Karena itu diminta setiap pimpinan melakukan pembagian tugas secara proporsional, memperkuat koordinasi internal, dan memastikan seluruh pegawai terlibat aktif dalam pelaksanaan program serta pelayanan kepada masyarakat.
Diingatkan pula agar selalu berhati-hati dalam memberikan informasi mengenai layanan badal haji, terutama yang berkaitan dengan biaya dan mekanisme penyelenggaraannya, sehingga tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu Kakanwil juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah se-Maluku Utara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka kegiatan Evaluasi Kinerja Tahun 2026 dan Pemantapan Penyelenggaraan Haji Tahun 2027.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kedisiplinan dan akuntabilitas anggaran, serta mewujudkan pelayanan haji yang semakin profesional, transparan, dan ramah terhadap seluruh jemaah.