Kapolda Kalbar Kerahkan Brimob Drone dan Command Center Hadapi Karhutla
Kubu Raya - Spektroom : Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membayangi Kalimantan Barat mendorong aparat dan pemerintah memperkuat langkah antisipasi. Polda Kalimantan Barat memastikan kesiapsiagaan penuh dengan mengandalkan teknologi pemantauan udara, penguatan personel hingga kolaborasi lintas lembaga untuk menghadapi musim kemarau yang masih berlangsung.
Komitmen itu ditegaskan Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII/Pontianak, Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/08/2026).
Rapat strategis dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan dihadiri Gubernur Kalbar, unsur TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, Manggala Agni serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Kapolda menegaskan perang melawan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Kunci utama pengendalian berada pada pencegahan, deteksi dini dan kecepatan respons di lapangan.
"Pencegahan harus menjadi prioritas bersama. Semua pihak harus bergerak sejak awal sebelum api berkembang menjadi kebakaran besar," kata Alberd.
Sejumlah langkah telah dijalankan Polda Kalbar, mulai dari patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, penyebaran materi edukasi hingga pemantauan wilayah rawan secara berkelanjutan. Kepolisian kini memaksimalkan penggunaan Command Center dan drone pemantau untuk mendeteksi kemunculan titik panas maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Teknologi tersebut memungkinkan informasi diterima secara real time sehingga personel dapat bergerak lebih cepat menuju lokasi. Polda Kalbar juga bersiap memperkuat kekuatan di lapangan.
Dalam waktu dekat, Kalbar mendapat dukungan personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Brimob Polri dari luar daerah untuk mempertebal barisan penanganan karhutla di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Kapolda juga mengajak masyarakat menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Warga diminta segera melapor apabila menemukan titik api, kepulan asap atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas.
Rapat koordinasi itu turut menegaskan pengendalian karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan. Dunia usaha, komunitas lokal hingga masyarakat umum dituntut berperan aktif menjaga lingkungan. Di sisi lain, pemerintah memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tetap berjalan tegas.
