Karo Organisasi Setdaprov Lampung Ikuti Kick Off GNPP Secara Virtual

Karo Organisasi Setdaprov Lampung Ikuti Kick Off GNPP Secara Virtual
Sumber Foto Capture YouTube Kemen PAN-RB

Bandarlampung - Spektroom: Kepala Biro (Karo) Organisasi Sekretariat Daerah provinsi Lampung Marzuqi Sayuti mengikuti Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) secara Virtual dari ruang Kerjanya, Jum'at (24/7/2026).

dr. Marzuqi Sayuti, Sp.OG (K), MH - Karo Organisasi Setdaprov Lampung (Foto IG rsduam).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kementerian PAN-RB Jakarta Selatan, merupakan kolaborasi Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia yang diwujudkan melalui Surat Edaran Bersama sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, kolaboratif, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.

Pencanangan GNPP merupakan gerakan bersama yang mengajak seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik untuk menghadirkan aksi nyata kolaborasi.

Menurut Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kemen PAN-RB Otok Kuswandaru, Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebuah gerakan yang lahir dari keyakinan bahwa pelayanan publik bukan sekedar menjalankan tugas administratif, melainkan bagaimana kita terus menghadirkan negara yang selalu hadir untuk masyarakat.

Dasar digelarnya Gerakan Nasional Pelayanan Publik, mengingat berbagai negara telah memiliki momentum nasionalnya untuk memperkuat budaya pelayanan publik, sejalan dengan peringatan United Nations Public Service Day setiap tanggal 23 Juni.

"Indonesia juga memerlukan momentum nasional yang mampu menggerakkan seluruh penyelenggara pelayanan publik agar terus membangun budaya pelayanan yang berkualitas, adaptif, dan selalu berorientasi pada masyarakat" terang Otok Kuswandaru.

Kementerian Pandan RB telah melaksanakan forum konsultasi publik dengan para pakar kementerian dan lembaga terkait didukung kajian historis serta verifikasi bersama Arsip Nasional Republik Indonesia, sekaligus mempertimbangkan aspirasi ASN sebagai pelaksanaan pelayanan publik.

"Seluruh proses tersebut menjadi fondasi lahirnya gerakan ini. Dari proses tersebut disepakati bahwa 24 Juli atau 24-7 menjadi momentum nasional pelayanan publik. Angka 24-7 bukan dimaknai sebagai jam kerja selama 24 jam, melainkan sebagai simbol komitmen bahwa semangat melayani harus terus selalu hidup setiap saat, setiap kesempatan, dan dalam setiap tindakan aparatur negara." rincinya menjelaskan.

Sementara diforum yang sama Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan saat ini telah dibentuk Komite Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital.

audio-thumbnail
Men PAN RB Rini Widyantini
0:00
/136.9845

Namun demikian transformasi ini tidak dapat diwujudkan jika tidak ada komitmen. Atas dasar itulah, GNPP ini menjadi gerakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin mudah berintegritas dan berorientasi kepada masyarakat.

"Gerakan ini harus dimulai dari aksi nyata di setiap instansi. Gerakan ini dilambangkan dengan angka 24/7, sebagai simbol komitmen bahwa semangat melayani harus selalu hidup setiap saat, setiap kesempatan, dan dalam setiap tindakan aparatur negara" ujarnya.

Tentunya lanjut Men PAN-RB, peningkatan kualitas pelayanan publik ini tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, namun memerlukan kolaborasi bersama-sama.

"Semangat kolaborasi ini akan kita wujudkan di dalam Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Melalui gerakan ini tentunya Kemen PAN-RB akan terus memperkuat kebijakan pembinaan dan pembantuan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik" terang Rini.

Kementerian Dalam Negeri juga akan memastikan gerakan ini untuk di implementasikan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Sementara Ombudsman Republik Indonesia mengawal kekuatan atau kualitas dari pelayanan publik melalui pengawasan yang konsisten tindak lanjut pengaduan dan pemanfaatan dari aspirasi masyarakat sebagai dasar perbaikan.

Penandatanganan Surat Edaran Bersama (Foto Capture YouTube Kemen PAN-RB).

Gerakan Nasional Pelayanan Publik ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang dilakukan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta disaksikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.(@Ng).

Berita terkait

IPB University Kirim Tim Ekspedisi Patriot 2026 ke Sijunjung, Dampingi Hilirisasi Sawit di Kawasan

IPB University Kirim Tim Ekspedisi Patriot 2026 ke Sijunjung, Dampingi Hilirisasi Sawit di Kawasan

Sijunjung–Spektroom : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat, menyambut sekaligus melepas keberangkatan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 dari IPB University yang menjalankan program pengabdian masyarakat selama empat bulan di Kawasan Transmigrasi Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru. Prosesi penyambutan dan pelepasan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Senin (3/

Riswan Idris, Bian Pamungkas
Perkuat Sinergi Keselamatan, KAI Daop 6 Yogyakarta Resmikan Operasional JPL 707 Sentolo–Rewulu

Perkuat Sinergi Keselamatan, KAI Daop 6 Yogyakarta Resmikan Operasional JPL 707 Sentolo–Rewulu

Bantul – Spektroom : PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Sedayu mengoperasikan Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 707 di petak jalan rel Sentolo (STL)–Rewulu (RWL), Senin (3/8/2026). Peresmian tersebut menjadi wujud sinergi

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Deepfake dan Hoaks Jadi Tantangan Baru KIP 2026-2030, Meutya Hafid Targetkan Indeks Keterbukaan Tembus 75

Deepfake dan Hoaks Jadi Tantangan Baru KIP 2026-2030, Meutya Hafid Targetkan Indeks Keterbukaan Tembus 75

Jakarta-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid secara resmi mengambil sumpah jabatan dan mengukuhkan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026). Dalam sambutannya, Meutya menegaskan penguatan keterbukaan informasi publik menjadi semakin krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Rafles
Wawako Sawahlunto Lepas Kontingen Pramuka ke Jambore Nasional 2026, Tekankan Jaga Nama Baik Daerah

Wawako Sawahlunto Lepas Kontingen Pramuka ke Jambore Nasional 2026, Tekankan Jaga Nama Baik Daerah

Sawahlunto–Spektroom : Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah, secara resmi melepas Kontingen Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Sawahlunto yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan dilakukan usai apel bulanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang digelar di Lapangan Bola Kaki

Riswan Idris, Bian Pamungkas