Kawal Akuntabilitas, DPRD Kota Ambon Evaluasi Menyeluruh APBD 2025

Kawal Akuntabilitas, DPRD Kota Ambon Evaluasi Menyeluruh APBD 2025
wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon. Jumat, 26/6/2026 foto Eva. M

Ambon-Spektroom: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon berkomitmen mengkaji secara komprehensif Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan akan difokuskan pada efektivitas anggaran, kualitas pelayanan, dan dampak nyata pembangunan bagi masyarakat

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, saat memimpin Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (26/6/2026).

Pengawasan Berbasis Kinerja dan Manfaat

Patrick menjelaskan, penyerahan dokumen pertanggungjawaban merupakan momentum penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi di DPRD akan segera melakukan pembahasan kritis dan objektif

"Fungsi pengawasan DPRD memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah memiliki output dan outcome terukur yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Patrick.

Opini WTP Jadi Tolok Ukur Baru

Pada kesempatan tersebut, DPRD juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Capaian ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat mendapat opini Disclaimer maupun Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Meski demikian, Patrick mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah garis akhir. Penghargaan tersebut harus menjadi tolok ukur kinerja yang tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola anggaran yang efisien.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Rapat paripurna ini menandai dimulainya rangkaian tahapan pembahasan Ranperda APBD 2025 oleh DPRD. Lembaga legislatif akan memelototi capaian program dan tingkat serapan anggaran sebelum Perda tersebut resmi disahkan. Sinergi yang kuat antara Pemkot dan DPRD dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mempercepat pembangunan di Kota Ambon.(Hy/EM)

Berita terkait

Merdeka dengan Literasi Keuangan, 300 Perempuan Desa Paloan Belajar Menata Masa Depan

Merdeka dengan Literasi Keuangan, 300 Perempuan Desa Paloan Belajar Menata Masa Depan

Landak - Spektroom : Di tengah gegap gempita perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan perempuan di Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, memilih merayakan kemerdekaan dengan cara berbeda. Sebanyak 300 perempuan mengikuti pelatihan literasi keuangan yang digelar Yayasan Karya Dua Anyam (YKDA) bersama Pemerintah

Apolonius Welly, Buang Supeno
BPBD Jember Salurkan 5.000 Liter Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan

BPBD Jember Salurkan 5.000 Liter Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan

Jember – Spektroom: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember kembali melakukan penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat di Dusun Bedadung, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Selasa (18/08/2026). Kegiatan tersebut merupakan pendistribusian bantuan air bersih ke-3 di wilayah Desa Kaliwining. Berdasarkan

Budi Sucahyono, Buang Supeno
Walikota Batam, buka orientasi pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Negeri Batam.

Walikota Batam, buka orientasi pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Negeri Batam.

Batam- Spektroom : Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Batam di Auditorium Gedung Utama Politeknik Negeri Batam, Selasa

Desmawati, Buang Supeno
ссс