Kawal Akuntabilitas, DPRD Kota Ambon Evaluasi Menyeluruh APBD 2025

Kawal Akuntabilitas, DPRD Kota Ambon Evaluasi Menyeluruh APBD 2025
wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon. Jumat, 26/6/2026 foto Eva. M

Ambon-Spektroom: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon berkomitmen mengkaji secara komprehensif Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan akan difokuskan pada efektivitas anggaran, kualitas pelayanan, dan dampak nyata pembangunan bagi masyarakat

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, saat memimpin Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (26/6/2026).

Pengawasan Berbasis Kinerja dan Manfaat

Patrick menjelaskan, penyerahan dokumen pertanggungjawaban merupakan momentum penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi di DPRD akan segera melakukan pembahasan kritis dan objektif

"Fungsi pengawasan DPRD memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah memiliki output dan outcome terukur yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Patrick.

Opini WTP Jadi Tolok Ukur Baru

Pada kesempatan tersebut, DPRD juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Capaian ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat mendapat opini Disclaimer maupun Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Meski demikian, Patrick mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah garis akhir. Penghargaan tersebut harus menjadi tolok ukur kinerja yang tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola anggaran yang efisien.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Rapat paripurna ini menandai dimulainya rangkaian tahapan pembahasan Ranperda APBD 2025 oleh DPRD. Lembaga legislatif akan memelototi capaian program dan tingkat serapan anggaran sebelum Perda tersebut resmi disahkan. Sinergi yang kuat antara Pemkot dan DPRD dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mempercepat pembangunan di Kota Ambon.(Hy/EM)

Berita terkait

Pramono Ajak Partai Politik Kedepankan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Jakarta

Pramono Ajak Partai Politik Kedepankan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Jakarta

Jakarta – Spektroom : Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengajak seluruh partai politik untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap langkah dan kebijakan. Menurutnya, pembangunan ibu kota hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh elemen politik bersinergi tanpa mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok. Pesan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri pelantikan pengurus

Irvan Idris Saleh