Keamanan Siber Akan Menjadi Fondasi Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dimasa Depan

Bandarlampung - Spektroom: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan dengan tema 'Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware' diharapkan dapat menjadi langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasinya kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memilih Lampung sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan keamanan siber tersebut.

Ganjar menegaskan bahwa keamanan siber akan menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan digital di masa depan. Menurutnya, peran para pengelola keamanan siber di pemerintah daerah akan semakin vital seiring meningkatnya ketergantungan layanan publik terhadap sistem digital.

"Rasanya masa depan pemerintah daerah di Indonesia itu ada di tangan Bapak-lbu sekalian. Ketika seluruh layanan sudah berbasis digital, maka pengelola keamanan siber inilah yang menjadi penjaga kedaulatan digital Indonesia,” tegasnya.

Dirinya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, perguruan tinggi, komunitas keamanan siber hingga kalangan praktisi teknologi untuk memperkuat pertahanan siber daerah.

Menurutnya, pola berbagi informasi mengenai modus dan ancaman siber harus terus dibangun agar pemerintah tidak gagap saat menghadapi serangan.

"Kalau ada serangan siber, jangan sampai kita baru bergerak setelah kejadian. Sistem pengamanan harus dibangun sejak awal, seperti siskamling di lingkungan masyarakat. Ketika penjagaan kuat, maka kesempatan pelaku kejahatan akan semakin kecil," ujarnya.

Ganjar juga mengingatkan pentingnya membangun budaya keamanan digital di lingkungan pemerintahan, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat hingga peningkatan kesadaran seluruh aparatur terhadap ancaman phishing, pencurian data, dan ransomware.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar juga menekankan bahwa ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi telah menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi keamanan sebuah negara.

Sementara diforum yang sama, Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Didik Hardiyanto, menegaskan bahwa ancaman siber kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.

"Setiap inovasi digital yang diluncurkan pemerintah daerah akan membuka peluang serangan siber dari pihak yang tidak bertanggun,g jawab. Serangan ransomware, kebocoran data sensitif dan berbagai ancaman lainnya terus meningkat secara eksponensial," ujar Didik.

Didik menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai bagian dari strategi menjaga keberlangsungan layanan publik.

Menurutnya ada enam poin strategis, yakni penguatan TTIS di seluruh pemerintah daerah, tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, standarisasi SOP penanganan insiden, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, serta pembangunan budaya kesadaran keamanan siber.

Didik juga menegaskan pentingnya pelaporan cepat setiap insiden siber kepada BSSN agar dampak serangan dapat dicegah meluas ke daerah lain.

"Dalam dunia siber tidak ada satu entitas yang bisa berdiri sendiri. Serangan di satu daerah bisa menjadi bagian dari kampanye serangan yang lebih besar hingga level nasional," ujarnya lagi (@Ng).