Sektor Pertanian Jadi Fondasi Utama Pembangunan Ekonomi NTB
Gubernur menawarkan pendekatan baru melalui pengelolaan lahan secara kolektif yang terinspirasi dari pengalaman FELDA Malaysia.
Mataram-Spektroom : Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan model baru transformasi sektor pertanian melalui konsolidasi pengelolaan lahan yang terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia. Gagasan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di tengah semakin sempitnya kepemilikan lahan pertanian.
Sektor pertanian tetap menjadi salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi NTB. Karena itu, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Gagasan tersebut disampaikan Gubernur di Mataram (2/8/2026) saat Musda IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB dengan Thema "Memperkuat Peran Petani NTB Menuju NTB Makmur Mendunia dan Generasi Indonesia Emas 2045."
Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa sektor pertanian NTB sedang berada pada tren yang positif. Hingga pertengahan tahun 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 127. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) tercatat mencapai 135.
"Capaian ini menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha pertanian semakin menjanjikan. Ini menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek baik," ujar Miq Iqbal.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan mendasar sektor pertanian NTB masih sangat besar. Sekitar 70 persen petani di NTB merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan yang relatif sempit, bahkan sebagian tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, efisiensi usaha sulit dicapai, dan pendapatan petani belum optimal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Gubernur menawarkan pendekatan baru melalui pengelolaan lahan secara kolektif yang terinspirasi dari pengalaman FELDA Malaysia.
Gubernur Miq Iqbal mencontohkan bentang sawah di Kabupaten Lombok Tengah yang secara fisik tampak menyatu, tetapi sebenarnya dimiliki oleh ratusan petani dengan luasan yang berbeda-beda.
Menurutnya, apabila lahan-lahan tersebut dikelola secara kolektif melalui Koperasi Multi Pihak atau badan usaha yang profesional, biaya produksi dapat ditekan secara signifikan karena penggunaan alat mesin pertanian, benih, pupuk, hingga sistem pemasaran dilakukan secara bersama.
"Tadi sepanjang perjalanan kita melihat hamparan sawah yang sangat luas. Secara fisik terlihat satu kesatuan, tetapi pemiliknya bisa ratusan orang. Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih efisien dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar," katanya.
Menurut Gubernur, melalui pendekatan tersebut petani tidak hanya memperoleh manfaat dari hasil budidaya, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usaha lain yang memberikan nilai tambah, seperti pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga aktivitas hilirisasi.
Karena itu, ia mengajak HKTI NTB bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mulai merumuskan model pembangunan pertanian yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.
