Trending

Kebakaran Dua Rumah di Desa Warukin, Kerugian Ditaksir 53 Juta Rupiah

Kebakaran Dua Rumah di Desa Warukin, Kerugian Ditaksir 53 Juta Rupiah
Kapolsek Tanta meninjau rumah yang terbakar.(Foto Humas Polsek Tanta)

Tabalong-Kalsel–Spektroom : Polsek Tanta yang dipimpin oleh Kapolsek IPDA Aris Sufariyadi, S.H., M.H., bergerak cepat menangani peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah dan mengakibatkan sebagian bangunan rumah lainnya mengalami kerusakan di Desa Warukin RT 04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Sabtu (26/9/2026) siang.

Dikutip dari polrestabalong.kalsel.polri.go.id Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H menjelaskan, Peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WITA. Petugas Polsek Tanta menerima informasi dari Sekretaris Desa Warukin terkait kebakaran dua rumah milik Yohanes Arifin (49) dan Parta Wijaya (30), yang keduanya merupakan warga Desa Warukin.

Berdasarkan keterangan saksi, Amir (43), sekitar pukul 10.50 WITA saat melintas di depan rumah Yohanes Arifin, dirinya melihat kobaran api muncul dari bagian atas rumah tersebut. Mengetahui kejadian itu, saksi segera menyampaikan informasi melalui grup RT agar warga sekitar dapat melakukan penanganan awal.

Selanjutnya, Sekretaris Desa Warukin menghubungi anggota piket Polsek Tanta, yang kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Unit Pemadam Kebakaran UPBS Desa Tanta.

Tidak berselang lama, personel pemadam kebakaran bersama unsur terkait dan masyarakat setempat tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Berkat kesigapan petugas gabungan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.30 WITA.

Akibat kejadian tersebut, rumah milik Yohanes Arifin mengalami kerusakan berat dengan seluruh bagian rumah hangus terbakar. Kerugian materiil diperkirakan mencapai 50 juta Rupiah.

Sementara itu, rumah milik Parta Wijaya mengalami kerusakan pada sebagian dinding bangunan dengan estimasi kerugian sekitar 3 juta Rupiah, Dengan demikian, total kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai 53 juta Rupiah.

Hingga saat ini, penyebab maupun asal mula api masih belum diketahui dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau keadaan darurat melalui layanan kepolisian 110.

Bantuan untuk korban kebakaran (Foto Sie Humas Polres Tabalong).

Atas musibah tersebut Polres Tabalong bersama BPBD Tabalong menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran.

Adapun bantuan yang diserahkan berupa tenda gulung, peralatan rumah tangga, makanan dan bahan kebutuhan pokok penting (bapokting), pakaian serta perlengkapan mandi.

Menurut IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan sinergitas antara Polri bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah

Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak kebakaran dan memenuhi kebutuhan mereka untuk sementara waktu,” ujarnya. Polres Tabalong bersama unsur terkait akan terus hadir dan memberikan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi bencana dan musibah.

(*)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno