Kekeringan Melanda Pasokan Air Bersih Untuk Warga Mojokerto dan Pamekasan
Jakarta – Spektroom: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur terus melakukan upaya penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di wilayah terdampak.
Hingga 28 Agustus 2026, BPBPK Jawa Timur telah menyalurkan bantuan melalui 44 ritasi truk tangki air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pamekasan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, “air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” kata Menteri Dody di Jakarta, Kamis pagi ( 3/9/2026).
Dikatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian PU dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan air bersih di tengah menurunnya ketersediaan sumber air akibat kondisi kekeringan.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK Jawa Timur berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pamekasan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan bantuan, menentukan prioritas penyaluran, serta memastikan distribusi air bersih dapat menjangkau masyarakat terdampak secara tepat sasaran.
Kepala BPBPK Jawa Timur, Denny Kumara, mengatakan bahwa penyaluran bantuan air bersih dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih.
“Kementerian PU terus berupaya hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam kondisi ketika kebutuhan dasar seperti air bersih mengalami gangguan akibat kekeringan. terutama di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pamekasan,” ujar Denny Kumara.
Menurut Denny, pelaksanaan bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait agar penyaluran air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami terus berkoordinasi untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Penyaluran bantuan air bersih ini menjadi salah satu bentuk komitmen Kementerian PU dalam memberikan dukungan terhadap masyarakat yang terdampak kondisi darurat, sekaligus memperkuat sinergi penanganan kekeringan di berbagai daerah.
