Masuk Langganan
Trending
Iklan Ruang Iklan Tersedia Banner Atas Artikel 970 × 90 px320 × 100 px Hubungi Tim Iklan →
Bantuan Air Bersih

Kementerian PU Kerahkan Mobil Tangki dan Air Bersih Mengatasi Kekeringan di Sangihe

Nurana Diah Dhayanti

Nurana Diah Dhayanti

— 1 min read
Kementerian PU Kerahkan Mobil Tangki dan Air Bersih Mengatasi Kekeringan di Sangihe
Petugas Balai Penataan bangunan prasarana dan kawasan -bpbpk (Humas bpbpk)

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan sarana dan prasarana tanggap darurat untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dukungan tersebut diberikan melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Kementerian PU terus berupaya menjaga ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk menjamin pasokan air irigasi agar produktivitas lahan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau,” kata Menteri Dody di Jakarta, Jumat sore, (14/8/2026)

Dukungan sarana dan prasarana tersebut diserahkan melalui mekanisme pinjam pakai sebagai bagian dari langkah tanggap darurat dan koordinasi antara Kementerian PU dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemanfaatan sarana ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih akibat kekeringan.

Tangki air yang dipinjamkan oleh PU kepada Pemkab Sangihe ( Humas bpbpk)

Kepala BPBPK Sulawesi Utara Reza Rizka Pratama mengatakan, adapun sarana dan prasarana tanggap darurat yang dipinjamkan meliputi 2 unit mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter, 2 unit tenda, 4 unit hidran umum (HU) berkapasitas 2.000 liter, 4 unit pondasi hidran umum (HU) kapasitas 2.000 liter, 2 unit WC knockdown 2 seat, serta 4 unit lantai WC knockdown.

“Dengan adanya dukungan sarana dan prasarana tanggap darurat ini, diharapkan penanganan kekeringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Sarana yang dipinjamkan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan air bersih dan kebutuhan sanitasi bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Reza.

Penanganan kekeringan menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU untuk mendukung pemerintah daerah dalam memastikan tersedianya infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam kondisi darurat. Melalui koordinasi dan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia, kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat dipenuhi secara tepat sasaran.

Iklan Ruang Iklan Tersedia Banner Akhir Artikel 728 × 90 px300 × 250 px Hubungi Tim Iklan →

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno