Trending

Ketika Sungai Kapuas Mengasin dan Hujan Enggan Turun, Warga Pontianak Berburu Air Bersih

Ketika Sungai Kapuas Mengasin dan Hujan Enggan Turun, Warga Pontianak Berburu Air Bersih
Masyarakat yang mengantri untuk memproleh air minum masih mengular. Kendati hujan mulai turun namun kwalitas airnya masih belum bisa di konsumsi. (Foto: Apolo/Spektroom)

Pontianak-Spektroom : Di bawah terik panas matahari yg masih berselimut kabut asap yang berhari-hari tak tergantikan hujan, antrean jeriken dan galon mengular di sejumlah depot air minum di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Warga datang sejak pagi, berharap bisa membawa pulang air bersih untuk kebutuhan keluarga di tengah kemarau panjang yang membuat pasokan air layak konsumsi semakin sulit diperoleh.

Di beberapa titik, warga bahkan harus membatasi pembelian. Setiap orang hanya diperkenankan membawa dua galon agar pasokan dapat dibagi merata kepada pelanggan lain yang juga membutuhkan.

Situasi itu menjadi potret krisis air yang tengah dirasakan sebagian masyarakat Pontianak pada musim kemarau 2026.

Ketergantungan warga terhadap air hujan sebagai sumber kebutuhan rumah tangga membuat kondisi semakin berat ketika hujan tak kunjung turun selama berminggu-minggu.

Gerakan distribusi Air minum juga dilancarkan oleh Kepolisian dengan mendatangi kelompok warga. (Foto : Dok Bid Humas Polda Kalbar)

Di tengah kondisi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan turun langsung meninjau distribusi bantuan air bersih di sejumlah lokasi di Kota Pontianak.

Salah satu titik yang dikunjunginya adalah lokasi penerimaan bantuan air tawar yang diangkut menggunakan ponton dari sebuah perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Di hadapan warga dan sejumlah jurnalis, Krisantus menyaksikan langsung bagaimana bantuan air menjadi harapan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air layak konsumsi.

Warga tampak membawa berbagai wadah penampung, mulai dari galon, ember hingga tangki kecil untuk menampung air yang dibagikan.

Menurut Krisantus, kondisi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan perusahaan daerah yang bertanggung jawab terhadap layanan air bersih.

Ia meminta Pemerintah Kota Pontianak bersama PDAM Tirta melakukan langkah-langkah inovatif dan percepatan peningkatan layanan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.

“Namanya Perusahaan Daerah Air Minum, tetapi yang terjadi saat ini baru Perusahaan Daerah Air Mandi,” ujar Krisantus dengan nada tegas.

Pernyataan itu disampaikan ini sebagai kritik terhadap kualitas layanan distribusi air yang menurutnya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal saat kadar garam di Sungai Kapuas meningkat akibat kemarau panjang.

Meningkatnya intrusi air laut dan kadar garam di Sungai Kapuas membuat kualitas air baku mengalami penurunan.

Akibatnya, sebagian pelanggan menerima air yang terasa payau bahkan asin sehingga tidak dapat langsung digunakan sebagai air minum.

Bagi banyak keluarga, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan layanan publik, melainkan tentang kebutuhan paling mendasar untuk bertahan hidup.

Di tengah kemarau yang belum menunjukkan tanda berakhir, setiap tetes air bersih kini menjadi barang berharga yang dinanti warga, sementara bantuan dari pemerintah, dunia usaha, dan para donatur menjadi penyangga harapan bagi ribuan keluarga di Kota Pontianak.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno