Trending

Ketua PB Porprov XVI Editiawarman: Pendaftaran Kontingen Diperpanjang Hingga 27 September Pukul 16.00 WIB

Ketua PB Porprov XVI Editiawarman: Pendaftaran Kontingen Diperpanjang Hingga 27 September Pukul 16.00 WIB
Ketua Panitia Besar (PB) Porprov XVI Sumbar 2026, Editiawarman. (Foto: Ridho: KONI Sumbar)

Padang–Spektroom : Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat Tahun 2026 resmi memperpanjang masa pendaftaran kontingen peserta Porprov.

Hal tersebut disampaikan Ketua PB Porprov XVI 2026, Editiawarman melalui surat resmi bernomor 035/K-SB/PB.PORPROV/IX/2026 tertanggal Padang, 26 September 2026.

“Dalam rangka persiapan pelaksanaan Porprov XVI Sumbar Tahun 2026, serta berdasarkan hasil Rapat Pimpinan KONI Provinsi Sumatera Barat dengan Panitia Besar Porprov XVI pada Sabtu (26/9/2026), disepakati untuk memberikan kesempatan kembali kepada kabupaten/kota dalam menyelesaikan proses pendaftaran kontingen,” ujar Editiawarman.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas yang membidangi Olahraga se-Sumatera Barat itu, Editiawarman menegaskan perpanjangan hanya berlangsung satu hari.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pendaftaran Kontingen Porprov XVI diperpanjang sampai dengan Hari Minggu, 27 September 2026, batas waktu pukul 16.00 WIB,” tegasnya.

Ia menjelaskan, proses pendaftaran dapat dilakukan oleh KONI Kabupaten/Kota atau Dinas yang membidangi Olahraga kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme pendaftaran yang telah ditetapkan melalui sistem Sirimau.

Editiawarman mengimbau seluruh daerah yang belum merampungkan input data atlet, ofisial, dan nomor pertandingan agar memanfaatkan perpanjangan waktu ini secara maksimal.

“Kami beri kesempatan terakhir. Tolong manfaatkan waktu hingga Minggu sore jam 4. Setelah itu sistem kita kunci untuk masuk ke tahap verifikasi dan finalisasi Daftar peserta,” ujar Ketua PB Porprov yang juga Waketum III KONI Sumbar ini. (RRE/Ridho)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno