KI Pusat Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik, Untuk Perkuat Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Jakarta Pusat - Spektroom: Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 adalah bagian dari kewajiban, tugas dan fungsi dari Komisi Informasi selain menyelesaikan sengketa.
Seperti diketahui, dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan bahwa Komisi Informasi menetapkan pedoman umum pelayanan informasi publik.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro pada Pembukaan Technical Meeting Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Senin (9/11/2026) di Sekretariat KI Pusat, Abdul Muis Jakarta Pusat.
Menurutnya, Komisi Informasi memiliki sejumlah regulasi yang mengatur, menata dan mewajiban kepada badan publik untuk melakukan layanan informasi publik, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Komisi Informasi (Per KI) nomor 1 tahun 2011, tentang Standar Layanan Informasi Publik Yuncto Per KI 2 tahun 2013, tentang Sengketa Informasi.
"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman umum layanan informasi publik, maka menjadi penting Komisi Informasi untuk mengetahui dan menilai sekaligus mengevaluasi apakah standar-standar layanan publik yang disampaikan atau yang ditetapkan melalui standar layanan informasi publik itu sudah dijalankan dan dipatuhi oleh badan publik" ujar Handoko merinci.
Sementara Panelis Internal Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Dery Hendryan dalam paparannya menyebutkan, kegiatan ini menjadi forum bagi badan publik untuk mempresentasikan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi yang telah diterapkan, sekaligus menjadi bagian dari proses penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Melalui tema "Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak Terhadap Partisipasi Publik", Komisi Informasi Pusat terus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung 2015-2020 ini, Pelaksanaan Monev Tahun 2026 dilakukan terhadap 385 Badan Pubiik tingkat pusat, dengan 7 kategori Badan Publik, seperti Kementerian 48, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian 46, Lembaga Non Struktural 35, Pemerintah Propinsi 38, Badan Usaha Miik Negara 61, Perguruan Tinggi Negeri 109 serta Pertai Politik 8, mengikutinya melalui aplikasi Zoom Meet.
Sedangkan Tahapan Monev Tahun 2026, lanjut Deri Hendryan dilakukan dengan serangkaian kegiatan tahapan dimulai dari pengisian Self-Asessment Quesoner (SAQ) pada aplikasi htips.//e-money.komisinformasi.go.id/ oleh Badan Publik.
Badan Publik menjawab dan memberikan jawaban disertai bukti pendukung terhadap pertanyaan terkait kewajiban untuk mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik, melalukan pengembangan website sebagai inovasi layanan informasi publik, serta penguatan kelembagaan PPID Badan Publik
"Seteleh pengisian, dilakukan verifikasi oleh Komisi Informasi Pusat terhadap jawaban dan kesesusian yang ditemukan pada website Badan Pubik dan bukti pendukung" jelas Dery.
Untuk diketahui, Para panelis menitikberatkan pada strategi dan kebijakan keterbukaan informasi yang berdampak di masing-masing badan publik.
Sesuai dengan ketentuan, kegiatan ini tidak diikuti semua Badan Publik yang telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan Badan Publik yang berhak mengikutinya adalah hanya badan publik yang memperoleh nilai passing grade minimal 60, tahun ini keikutsertaan Badan Uji Publik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni 282 dari 385 Badan Publik yang melakukan monev.(@Ng).
