KLH Bentuk Markas Perang Asap Nasional di Kalbar
Kubu Raya - Spektroom : Pemerintah pusat menaikkan status kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat drastis akibat fenomena El Nino.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi mengoperasikan Kantor Daerah Operasi (Daops) Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan (Brigade Karla) pertama di Indonesia di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (13/08/2026).
Peresmian markas operasi menjadi langkah strategis nasional dalam menghadapi ancaman kemarau panjang yang disebut-sebut sebagai yang terburuk dalam tiga dekade terakhir. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, melainkan mengedepankan langkah preventif dan preemtif guna mencegah munculnya titik api sejak dini.
Apel kesiapsiagaan yang digelar di Lapangan Kantor Brigade Karla dipimpin langsung Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan. Daops Brigade Karla dirancang sebagai pusat kolaborasi lintas sektor yang terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian karhutla.
“Kantor ini bukan hanya milik KLH. Ini adalah rumah bersama bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api yang selama ini berada di garis depan pencegahan kebakaran,” ujar Rizal.
Kubu Raya dipilih sebagai lokasi pertama karena menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian kebakaran lahan gambut di Indonesia. Daops ini juga menjadi proyek percontohan nasional yang akan direplikasi di 13 lokasi lain dalam kurun 5 tahun mendatang. Tantangan terbesar saat ini bukan sekadar memadamkan api, tetapi menjaga agar kebakaran tidak terjadi.
Ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung lebih panjang membuat seluruh pemangku kepentingan harus bekerja lebih awal sebelum kondisi semakin kritis.
“Penanggulangan kebakaran saat ini harus bergeser. Fokus utama adalah pencegahan dan kesiapsiagaan karena kita menghadapi potensi kemarau terpanjang selama 30 tahun terakhir,” tegasnya.
KLH juga mengecek kesiapan infrastruktur tata kelola air gambut, termasuk pembangunan sekat kanal yang menjadi instrumen penting menjaga kelembapan lahan. Pemerintah menekankan sistem pembasahan lahan harus berjalan optimal agar kawasan gambut tidak mudah terbakar.
Selain itu, KLH memberikan peringatan keras kepada perusahaan perkebunan dan kehutanan. Sekitar 2.500 perusahaan telah menerima instruksi untuk memastikan kesiapan personel, peralatan pemadaman awal, serta pemeliharaan sekat kanal. Hingga pertengahan Agustus, sekitar 70 % perusahaan dilaporkan telah menyampaikan bukti kesiapan mereka.
Dengan berdirinya Daops Brigade Karla pertama di Indonesia, pemerintah berharap pengendalian karhutla memasuki babak baru. Kalimantan Barat kini menjadi pusat komando nasional dalam upaya mencegah bencana asap yang selama bertahun-tahun menjadi ancaman bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian nasional.
