Kolaborasi Jadi Kunci, Pemprov Kalteng Optimistis Tingkatkan Indeks Pemerintahan Digital
Palangka Raya-Spektroom : Transformasi digital di lingkungan pemerintahan membutuhkan komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Semangat itulah yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mempersiapkan pengisian Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengisian Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) yang dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandra Sari, di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (7/7/2026).
Rapat koordinasi menghadirkan pemateri dari Tim Koordinasi PEMDI melalui zoom meeting dan diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Adiah Chandra Sari mengatakan transformasi digital merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme evaluasi yang sebelumnya menggunakan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini telah disempurnakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI). Perubahan tersebut tidak hanya sebatas pergantian nama, tetapi juga menghadirkan metode penilaian yang lebih komprehensif, meliputi tata kelola, integrasi layanan, pemanfaatan data, kolaborasi, inovasi, hingga dampak transformasi digital terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Adiah, capaian indeks pemerintahan digital Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan yang konsisten. Nilai yang pada 2021 masih berada di angka 1,00 dengan predikat Kurang, meningkat menjadi 1,90 pada 2022 (Cukup), kemudian 2,75 pada 2023 (Baik), 2,87 pada 2024 (Baik), hingga mencapai 3,41 dengan predikat Baik pada 2025.
"Keberhasilan penilaian PEMDI bukan menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan jadwal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, proses penilaian Indeks PEMDI Tahun 2026 berlangsung mulai 27 Juni hingga 3 Agustus 2026. Pada periode tersebut, setiap pemerintah daerah melakukan pengisian data, melengkapi dokumen pendukung, serta memastikan seluruh indikator dapat dipenuhi secara optimal.
Adiah menambahkan, penilaian PEMDI bertujuan mengukur tingkat kematangan transformasi digital instansi pemerintah sekaligus mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan digital.
"Saya mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan momentum ini bukan sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi sebagai upaya bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan digital. Dengan komitmen, kerja sama, dan semangat kebersamaan, saya optimistis nilai Indeks Pemerintahan Digital Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus meningkat," pungkas Adiah. (Polin- IAQ)
