Trending

Kolam Retensi SR Sudiang Makassar Dilanjutkan Penanganan dan Optimalisasi

Kolam Retensi SR Sudiang Makassar Dilanjutkan Penanganan dan Optimalisasi
Penanganan pembangunan kolam retensi ( birkom pu)

Jakarta - Spektroom : Kementerian ,Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang tengah melakukan tindak lanjut arahan Menteri PU terkait penanganan dan optimalisasi Kolam Retensi di Sekolah Rakyat (SR) Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Memasuki hari kedua pelaksanaan kegiatan, Jumat lalu (25/9), tim dari BBWS Pompengan Jeneberang melaksanakan sejumlah pekerjaan di area kolam retensi. Kegiatan meliputi pengangkatan lumpur dan sampah, pengangkutan lumpur dan sampah menggunakan truk keluar dari lokasi kolam retensi, serta pembersihan dinding kolam.

"Salah satu kelebihan SR di sini untuk mengendalikan banjir. Ketika curah hujan cukup tinggi, sehingga air dari sistem drainase kawasan tidak meluap," kata Menteri Dody melalui rilis di Jakarta, Sabtu (26/9/2026)

Secara paralel, petugas drainase Pemerintah Kota Makassar melakukan pembersihan pada saluran drainase di depan Kolam Retensi SR Sudiang. Pekerjaan meliputi pengangkatan sampah dan sedimen serta pengangkutan hasil pembersihan dari saluran drainase.

Kegiatan penanganan dilanjutkan pada Sabtu (26/9/2026) dengan melakukan pembersihan dinding kolam dan pengangkatan lumpur. Selain itu, dilakukan pengisian air bersih ke Kolam Retensi pada Kolam 3 dengan volume sekitar 150 meter kubik menggunakan truk tangki berkapasitas 15.000 liter sebanyak 10 rit.

Pemantauan rutin juga akan dilakukan pada Kolam 1, termasuk pembersihan sampah dan pengoperasian pompa untuk menjaga kondisi kolam tetap optimal.

Selanjutnya, pada Minggu (27/9/2026), kegiatan pengisian air bersih akan dilanjutkan pada Kolam 2 dengan volume sekitar 150 meter kubik. Pengisian dilakukan menggunakan truk tangki berkapasitas 15.000 liter sebanyak 10 rit.

BBWS Pompengan Jeneberang dan Pemerintah Kota Makassar terus melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penanganan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan fungsi Kolam Retensi SR Sudiang dapat berjalan secara optimal serta mendukung pengelolaan sistem drainase dan pengendalian genangan di kawasan Sudiang dan sekitarnya.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno