Komisi VI DPR RI Kunker ke Banda Aceh, Gelar Pertemuan dengan Wagub Fadhlullah

Komisi VI DPR RI Kunker ke Banda Aceh, Gelar Pertemuan dengan Wagub Fadhlullah
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah melakukan pertemuan dengan Komisi VI DPR RI di Gedung BSI Banda Aceh, 17/9/2025. Foto/Biro Adpim Setda Aceh.

Spektroom - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Banda Aceh. Agenda kunjungan kali ini membahas pengembangan ekonomi syariah, peningkatan ketahanan energi listrik, dan pengembangan Kawasan Sabang. Pertemuan berlangsung di Gedung Landmark BSI Banda Aceh, Rabu (17/10/2025). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Tim Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (PKB), beserta anggota Ahmad Labib (Golkar), Unru Baso (Gerindra), Randi Zulmariadi (NasDem), Askweni (PKS), dan Faujia Helga (Demokrat). Hadir pula perwakilan mitra kerja, antara lain dari PT Danantara, Wakil Direktur Utama BSI, Kementerian BUMN, PT PLN, BPKS Sabang, serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Dalam sambutan pembuka, Wagub Fadhullah menyampaikan ucapan selamat datang atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh kepada Ketua dan anggota Komisi VI DPR RI di Bumi Serambi Mekkah. Wagub kemudian memaparkan gambaran singkat kekuatan dan peluang investasi Aceh di sektor energi, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur. "Aceh memiliki posisi strategis di barat Indonesia, kaya akan sumber daya alam, serta didukung oleh fasilitas pelabuhan dan kawasan industri yang terus berkembang,” ujar Fadhlullah. Ia menambahkan, letak geografis Aceh yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional Samudra Hindia dan Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai pintu gerbang potensial bagi aktivitas ekonomi regional dan global. Namun, menurutnya, posisi strategis tersebut belum memberikan manfaat optimal karena beberapa kendala regulasi, termasuk keterbatasan wewenang pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). “Kami berharap Komisi VI DPR RI dapat membantu Aceh dalam upaya memperkuat pengelolaan BPKS Sabang serta memaksimalkan potensi strategis lainnya,” jelasnya. Wagub menegaskan, keunggulan geografis, kekayaan alam, dan kekuatan sektor perdagangan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Ia pun mengajak para investor dan pelaku usaha untuk melihat potensi besar Aceh dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(*)

Berita terkait

Diduga Libatkan Oknum BGN Lama, Sudaryono Serahkan Kasus 414 Rekening Fiktif MBG Rp311,2 Miliar ke Penegak Hukum

Diduga Libatkan Oknum BGN Lama, Sudaryono Serahkan Kasus 414 Rekening Fiktif MBG Rp311,2 Miliar ke Penegak Hukum

Jakarta–Spektroom : Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap dugaan adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Gizi Nasional periode sebelumnya dalam kasus penyaluran dana ke ratusan rekening bermasalah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut muncul setelah BGN menemukan 414 rekening fiktif dan rekening ganda dalam proses verifikasi nasional terhadap

Rafles
Gubernur Maluku  Berikan Santunan bagi Korban Bentrok Matraman, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Tidak Mudah Terprovokasi

Gubernur Maluku Berikan Santunan bagi Korban Bentrok Matraman, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Tidak Mudah Terprovokasi

Jakarta-Spektroom : Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Maluku terhadap masyarakat Maluku di perantauan, khususnya yang berada di Jakarta, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyalurkan santunan kepada korban bentrok yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis 30 Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan melalui Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra

Eva Moenandar, Rafles
Kemenkop Komitmen Jaga Integritas dan Anti Korupsi Guna Sukseskan KDKMP

Kemenkop Komitmen Jaga Integritas dan Anti Korupsi Guna Sukseskan KDKMP

Jakarta – Spektroom : Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan menghindari segala bentuk dan praktik korupsi. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Anti Korupsi Kementerian Koperasi

Nurana Diah Dhayanti
ссс