Konferensi IAPA di Unsoed Rumuskan Lima Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Purwokerto-Spektroom : Penguatan etika pemerintahan, kebijakan berbasis bukti ilmiah, transparansi, meritokrasi, dan ekosistem pendidikan tinggi menjadi lima rekomendasi strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Rekomendasi tersebut dibahas dalam IAPA Annual Conference dan International Conference on Public Administration and Social Sciences (ICPSH) 2026 yang berlangsung di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada 21–23 Oktober 2026.
Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., yang memaparkan rekomendasi Indonesian Association for Public Administration (IAPA), menekankan pentingnya penggunaan hasil penelitian dan pengetahuan ilmiah dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan memiliki dasar yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Penyusunan kebijakan perlu didukung riset, teori, dan pengetahuan ilmiah agar memiliki proyeksi serta dampak yang jelas,” ujarnya.
Selain itu, penguatan meritokrasi dinilai penting agar pengisian jabatan publik didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja. Tata kelola pemerintahan juga perlu dibangun secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
IAPA menyatakan kesiapan berkontribusi melalui pengembangan keilmuan dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan asosiasi profesi diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Panitia, Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, mengatakan konferensi tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan bagi akademisi dan praktisi untuk membahas tantangan administrasi publik di tengah transformasi digital.
Mengusung tema “Navigating Transitions: Governance, Society, and Global Connectivity in the Age of Digital Transformation”, konferensi ini menghadirkan pembicara dari Indonesia dan sejumlah negara, antara lain Hong Kong, Thailand, Rusia, Malaysia, dan Filipina.
Sesi panel membahas perkembangan administrasi publik, inovasi tata kelola, serta tantangan pemerintahan dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika hubungan global. Selain itu, kegiatan diisi presentasi ilmiah melalui sesi paralel untuk mendiseminasikan hasil penelitian dan memperluas jejaring akademik.
Dekan FISIP Unsoed, Prof. Dr. Slamet Rosyadi, berharap forum tersebut memperkuat kolaborasi akademik dan pengembangan penelitian. Sementara itu, Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si., menekankan pentingnya kerja sama internasional yang menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlanjut hingga Jumat (23/10) melalui program Cultural and Community Engagement. Melalui forum ini, rekomendasi IAPA diharapkan menjadi bahan pengembangan kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyaraka
