Trending

Kukuhkan Majelis Latupati Maluku, Vanath Dorong Penguatan Persaudaraan dan Nilai Adat

Kukuhkan Majelis Latupati Maluku, Vanath Dorong Penguatan Persaudaraan dan Nilai Adat
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vantah kukuhkan pengurus Latupati Maluku di Ambon.Dok foto Diskominfo Maluku.

Ambon-Spektroom: Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong Majelis Latupati Maluku untuk memperkuat ikatan adat dengan para pemimpin yang bertugas di Maluku, baik dari unsur TNI, Polri maupun pemerintahan sipil. Gagasan tersebut dinilai penting sebagai salah satu upaya membangun kedekatan emosional dan historis antara para pemimpin dengan masyarakat Maluku.

Hal itu disampaikan Vanath saat menghadiri sekaligus mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031, yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).

Dalam sambutannya, Vanath menyampaikan salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena menjalankan tugas di Namlea dan selanjutnya bertolak ke Jakarta. Gubernur dijadwalkan menerima keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath menyampaikan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus Majelis Latupati yang baru dikukuhkan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas atas kontribusi dalam menjalankan organisasi.

“Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku,” ujar Vanath.

Lebih lanjut, Vanath menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antara lembaga adat dan unsur pimpinan daerah. Menurutnya, meskipun para pemimpin TNI, Polri, dan pejabat sipil bukan berasal dari Maluku, keberadaan mereka di daerah ini menjadikan mereka bagian penting dalam mengurus dan melayani masyarakat Maluku.

Ia kemudian mengusulkan agar Majelis Latupati merumuskan suatu skema pengukuhan bagi setiap pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai anak adat masyarakat Maluku. Gagasan tersebut, menurutnya, merupakan pengembangan dari nilai budaya anak piara yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat adat.

“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkapnya.

Vanath menegaskan, pengukuhan tersebut tidak boleh sebatas seremoni atau pemberian atribut adat, tetapi perlu diperkuat dengan dokumen resmi, seperti sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani. Dengan demikian, pengakuan tersebut memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari perjalanan pengabdian para pemimpin selama bertugas di Maluku.

“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” jelasnya.

Ia berharap Majelis Latupati dapat menyusun mekanisme dan tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat, termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil.

Vanath menilai, gagasan tersebut juga dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas jaringan persaudaraan dan membangun kedekatan dengan para pemimpin yang pernah mengabdi di Maluku, sekaligus memperkuat hubungan daerah dengan berbagai unsur kepemimpinan di tingkat nasional.

Majelis Latupati yang baru dikukuhkan dengan Surat Keputusan Nomor : 01/MLM/XI/2026 Tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku Periode 2026-2031 yang menjadikan Reza Valdo Maspaitella sebagai Ketua Umum Majelis Latupati Maluku dan Salhana Pelu sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Maluku yang baru.

Acara ini dihadiri oleh, Forkopimda Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua, Sekretaris dan Pengurus Majelis Latupati Maluku. (Yan.L)

Berita terkait

Kapolda Kalbar Ajak Mahasiswa Kritis, Orasi Harus Melahirkan Solusi

Kapolda Kalbar Ajak Mahasiswa Kritis, Orasi Harus Melahirkan Solusi

Pontianak – Spektroom :Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mengajak mahasiswa dan kepolisian membangun komunikasi terbuka untuk menjaga demokrasi sekaligus mencegah benturan dalam menyampaikan aspirasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam Diskusi Harmonisasi dan Sinergi Mahasiswa dan Kepolisian bertajuk “Panggung Demokrasi: Refleksi Semangat Kepahlawanan, dari Orasi Menjadi Solusi” di Haruna

Apolonius Welly, Buang Supeno
57 Persen Calon Wisudawan UIN Palangka Raya Sudah Bekerja Sebelum Lulus

57 Persen Calon Wisudawan UIN Palangka Raya Sudah Bekerja Sebelum Lulus

Palangka Raya-Spektroom :Sebanyak 57 persen atau lebih dari separuh calon wisudawan Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya telah bekerja meski belum menyelesaikan pendidikan. Temuan ini menunjukkan mahasiswa mulai membangun kemandirian ekonomi dan pengalaman profesional sebelum meraih gelar sarjana. Data tersebut berdasarkan survei terhadap 670 mahasiswa calon wisudawan yang dijadwalkan

Polin, Buang Supeno
Sultan Temui Massa Aliansi Jogja Memanggil, Tanggapi Upah Buruh hingga Mandala Krida

Sultan Temui Massa Aliansi Jogja Memanggil, Tanggapi Upah Buruh hingga Mandala Krida

Yogyakarta-Spektroom : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa Aliansi Jogja Memanggil (AJM) yang menggelar demonstrasi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam audiensi terbuka tersebut, Sultan duduk lesehan bersama peserta aksi dan menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan massa. Sultan menemui demonstran sekitar

Fatmawaty, Bian Pamungkas