Legislator DKI minta Gub Pramono Tegas Tertibkan Truk ODOL

Legislator DKI minta Gub Pramono Tegas Tertibkan Truk ODOL

SPEKTROOM.ID, Kendaraan truk dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) melintas di ruas jalan Ibukota dan kawasan padat penduduk masih menjadi persoalan serius di Jakarta

Persoalan tersebut menuai perhatian DPRD DKI Jakarta karena membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bahkan mempercepat kerusakan infrastruktur seperti jalan hingga jembatan.

Legislator DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mengaku, banyak menerima laporan masyarakat terkait truk ODOL yang beroperasi di luar jam operasional.

“Ini jelas bisa membahayakan dan merusak fasilitas umum,” ujar Kenneth, Senin (30/6/2025).

Terlebih lagi, truk dimaksud melintasi jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati kendaraan berat.

"Meminta Gubernur Jakarta, Pramono Anung membuat aturan secara tegas agar Jakarta Zero kendaraan ODOL pada 2026". tandasnya

Kenneth menyatakan pemerintah pusat melalui Kementerian dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI agar tegas menerapkan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat kebijakan pelarangan truk ODOL sudah digagas sejak 2017 silam. Namun, implementasinya tidak pernah terealisasi. 

"Artinya, kebijakan tersebut mangkrak selama 16 tahun" ungkapnya

Ia menekankan perlu adanya kerja sama lebih intensif antara Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan diantaranya integrasi sistem pemantauan kendaraan ODOL melalui CCTV dan sistem tilang elektronik.

"Dishub, Satpol PP bersama aparat kepolisian meningkatkan patroli dan razia kendaraan ODOL. Ketegasan jangan hanya di atas kertas" pungkas Kenneth.

Berdasarkan data Korlantas Polri, sebanyak 27.337 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada 2024.

Sedangkan data Jasa Raharja menunjukkan, kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor urut dua.

Pada 2024, tercatat 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan.

Terkait kerusakan infrastruktur, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,47 triliun per tahun untuk perbaikan jalan rusak. Termasuk yang disebabkan oleh truk ODOL.

Berita terkait

Gubernur Mahyeldi: ASN Harus Jadi Garda Terdepan dalam Penanggulangan Bencana

Gubernur Mahyeldi: ASN Harus Jadi Garda Terdepan dalam Penanggulangan Bencana

Padang-Spektroom : Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa kesiapsiagaan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi resiko bencana bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Sumbar membutuhkan ASN yang mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus berperan aktif dalam penanganan keadaan darurat. Penegasan

Rafles
DPRD  Kota Ambon Sahkan Ranperda Pertanggung jawaban APBD 2025, Wali Kota Tegaskan Fokus Efisiensi dan Kesejahteraan Warga

DPRD Kota Ambon Sahkan Ranperda Pertanggung jawaban APBD 2025, Wali Kota Tegaskan Fokus Efisiensi dan Kesejahteraan Warga

Ambon-Spektroom : DPRD Kota Ambon menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (13/7/2026). Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Pemkab Sleman Perkuat Layanan Dukcapil Lewat Penataan Jabatan Administrator

Pemkab Sleman Perkuat Layanan Dukcapil Lewat Penataan Jabatan Administrator

Sleman – Spektroom : Pemerintah Kabupaten Sleman kembali melakukan penataan organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Penataan tersebut ditandai dengan pelantikan dua pejabat administrator oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, di Aula Bima Kantor BKPP Sleman, Senin (13/7/2026)

Fatmawaty, Bian Pamungkas
ссс