Trending

LK3 Banjarmasin Tolak Perda Ramadhan Tingkat Provinsi, DPRD Kalsel Diminta Bersikap

LK3 Banjarmasin Tolak Perda Ramadhan Tingkat Provinsi, DPRD Kalsel Diminta Bersikap
Direktur LK3 Banjarmasin, Abdani Solihin.(Foto Dokumentasi Pribadi).

Banjarmasin-Spektroom : Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin menolak usulan perluasan Peraturan Daerah (Perda) Ramadhan menjadi regulasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). LK3 meminta DPRD Kalsel menolak usulan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi dan membatasi hak warga berdasarkan perbedaan keyakinan.

Penolakan itu disampaikan melalui surat pernyataan sikap Nomor 111/LK3/XI/2026 yang diserahkan kepada DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (16/11/2026). Sikap tersebut merespons usulan MUI Kalsel melalui surat Nomor A-124/DP-P/MUI-KS/SR/X/2026 tentang Penyelenggaraan Toleransi dan Ketertiban Kegiatan Masyarakat pada Bulan Ramadhan.

Direktur LK3 Banjarmasin, Abdani Solihin, mempertanyakan urgensi usulan tersebut. Menurutnya, pemerintah dan organisasi keagamaan seharusnya lebih memprioritaskan persoalan mendesak, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan lingkungan, serta perlindungan masyarakat terdampak bencana.

“Perhatian MUI akan lebih bermakna jika diarahkan untuk menggerakkan umat menjawab persoalan tersebut. Ini terkesan reaktif dan terburu-buru,” ujarnya.

Salah satu kegiatan LK3 Banjarmasin.(Foto Dokumentasi Pribadi)

LK3 menilai pengalaman penerapan Perda Ramadhan di sejumlah daerah, termasuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, kerap memunculkan polemik, terutama terkait pemenuhan hak warga nonmuslim.

Sebagai alternatif, LK3 mendorong DPRD dan pemerintah daerah memprioritaskan lima regulasi, yakni Perda Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla, Krisis Ekologi, Perlindungan Kelompok Rentan, Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat, serta Pendidikan dan Literasi.

LK3 juga mendorong penguatan pendidikan toleransi, moderasi beragama, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman dengan melibatkan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, akademisi, serta pemerintah.

Abdani berharap DPRD Kalsel tidak sekadar menerima surat aspirasi tersebut secara administratif, tetapi memberikan respons dan sikap kelembagaan yang jelas.

“Kami berharap usulan tersebut dicabut dengan mempertimbangkan urgensinya serta potensi risiko konflik di tengah masyarakat pada masa mendatang,” tegasnya.

Berita terkait