Luthfi Bongkar Mentalitas “Buang Sampah, Pemerintah yang Urus”: WCD Diminta Jangan Sekadar Seremoni
Semarang- Spektroom: Sampah terus diproduksi, tetapi tanggung jawab mengurusnya masih kerap dilempar kepada pemerintah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai pola pikir semacam itu harus diubah. Penanganan sampah, kata dia, tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah.
Masyarakat, komunitas, dunia usaha hingga pemerintah daerah harus mengambil bagian sejak sampah dihasilkan.
“Yang paling pokok adalah kesadaran,” ujar Luthfi saat menerima audiensi pengurus World Cleanup Day (WCD) Jawa Tengah di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2026).
Luthfi mengatakan sejumlah daerah di Jawa Tengah mulai mengembangkan pengelolaan sampah sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah. Kabupaten Cilacap dan Banyumas, misalnya, mengembangkan refuse-derived fuel (RDF) sebagai salah satu upaya mengolah sampah menjadi sumber energi.
Namun, teknologi bukan satu-satunya jawaban. Luthfi mendorong kabupaten dan kota lain memperkuat sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Perubahan perilaku masyarakat harus berjalan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah.
Karena itu, Luthfi mendukung rangkaian WCD 2026 di Jawa Tengah. Tetapi ia mengingatkan agar gerakan tersebut tidak berhenti pada aksi memungut sampah dalam satu hari, kemudian selesai setelah kegiatan ditutup.
“Makanya, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik. Saya setuju, nanti kita dukung,” katanya.
Menurut Luthfi, WCD harus menjadi pemantik gerakan yang lebih panjang. Jangkauan kegiatan juga perlu diperluas dengan melibatkan bupati, wali kota, komunitas, dunia usaha, sekolah, kampus, hingga masyarakat desa.
Jangan Berhenti di Hari Bersih-Bersih
Leader WCD Jawa Tengah Septiany Punti Dewi mengatakan rangkaian WCD tahun kedelapan akan berlangsung pada 17 Agustus hingga 28 Oktober 2026.
Tema yang diusung adalah “Bebersih Pemuda-Pemudi untuk Memerdekakan Sampah.”
Septiany mengatakan WCD merupakan gerakan global yang dilaksanakan di lebih dari 200 negara. Indonesia menjadi salah satu negara peserta. Di tingkat nasional, Jawa Tengah disebut selalu berada di posisi pertama dalam jumlah relawan.
“Alhamdulillah, Jawa Tengah selalu mendapatkan peringkat pertama untuk jumlah relawan terbanyak,” ujar Septiany.
Menurut dia, capaian tersebut tidak lahir secara instan. Dukungan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, komunitas, relawan, dan masyarakat menjadi faktor penting.
Namun, WCD Jawa Tengah tidak ingin gerakan tersebut hanya dikenal sebagai agenda bersih-bersih tahunan.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi pemantik. Mungkin orang melihat World Cleanup Day hanya sebagai kegiatan satu hari, tapi yang sudah kami lakukan lebih dari itu,” katanya.
Pendampingan dan edukasi dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk kampus, sekolah, dan desa.
Salah satu program yang dikembangkan adalah Zero Waste School di Kabupaten Kudus.
Sekolah Jadi Titik Perubahan
Koordinator Program WCD Jawa Tengah Purnawirawan mengatakan perubahan perilaku harus ditanamkan sejak dini. Sekolah menjadi salah satu ruang strategis karena kebiasaan yang dibentuk di sekolah dapat dibawa siswa ke lingkungan keluarga.
Guru pun menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut.
“Sekolah sebagai tempat pembelajaran perlu menanamkan kesadaran kepada peserta didik. Harapannya, kebiasaan tersebut kemudian diterapkan di rumah,” katanya.
Purnawirawan menilai tantangan terbesar pengelolaan sampah bukan hanya ketersediaan fasilitas, melainkan pola pikir masyarakat.
Masih ada anggapan bahwa setelah sampah dibuang, persoalannya otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pola pikir itu dinilai harus dihentikan.
Edukasi yang berkelanjutan perlu diperkuat dengan regulasi dan sanksi. Masyarakat harus didorong bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan sejak dari sumbernya.
Sampah Bisa Jadi Uang, Bukan Sekadar Beban
WCD Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat menghasilkan manfaat ekonomi.
Salah satu perguruan tinggi yang mendapat pendampingan program zero waste berhasil menekan residu yang dibuang hingga sekitar 10 persen dari total sampah pada 2024.
Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dipilah dan dijual. Hasil penjualan kemudian dimanfaatkan untuk membantu pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
Pada 2025, perguruan tinggi tersebut disebut telah mencapai kondisi zero waste.
Model tersebut kini akan dikembangkan sebagai pembelajaran bagi perguruan tinggi lain.
Bagi Luthfi dan WCD Jawa Tengah, persoalan sampah pada akhirnya bukan semata soal berapa banyak tempat pembuangan yang tersedia atau seberapa canggih teknologi pengolahannya.
Masalah utamanya adalah kesadaran siapa yang menghasilkan sampah dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadapnya.
Jika budaya “buang sampah, pemerintah yang urus” tidak berubah, maka sebanyak apa pun fasilitas pengolahan sampah dibangun, persoalan yang sama akan terus berulang.
