Mahasiswa BEM Banyumas Raya Gelar Aksi “Banyumas Problematik” di Pendopo Kabupaten

Mahasiswa BEM Banyumas Raya Gelar Aksi “Banyumas Problematik” di Pendopo Kabupaten
Mahasiswa pengunjuk rasa berorasi dengan pengawalan aparat kepolisian. (Foto : Bian Pamungkas)

Spektroom – Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banyumas Raya menggelar aksi unjuk rasa damai di depan halaman Pendopo Kabupaten Banyumas, Senin sore (23/2/2026). Aksi ini mengangkat isu “Banyumas Problematik” sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Para mahasiswa tiba di lokasi menggunakan sepeda motor dari kampus UIN dan dikawal oleh aparat kepolisian.

Koordinator aksi, Awan dari BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), menyampaikan bahwa kebijakan yang dijalankan Bupati Banyumas dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.

“Berbagai kebijakan yang dilaksanakan saat ini justru menyengsarakan masyarakat dan tidak berpihak pada rakyat,” ujar Awan kepada Spektroom.co.id di sela aksi.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya kemiskinan, akses pendidikan, dan kondisi petani yang dinilai masih memprihatinkan.

Mereka juga menyinggung visi dan misi kepala daerah terkait pengentasan kemiskinan dan kemudahan akses bagi petani yang dinilai belum terealisasi secara optimal. Selain itu, massa aksi turut mengkritisi penanganan bencana dan pengelolaan lingkungan.

Mahasiswa menilai bencana yang terjadi di Banyumas tidak semata akibat faktor alam, tetapi juga karena kurangnya upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan, termasuk program reboisasi dan pengelolaan lahan.

Aksi berlangsung damai dengan pengamanan dari aparat kepolisian, Satpol PP, serta sejumlah personel TNI. Meski massa menyampaikan aspirasi secara bergantian, tidak ada pejabat pemerintah daerah yang menemui mereka selama aksi berlangsung.

Mahasiswa menegaskan akan terus menjadi agen perubahan dan mengawal kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani, pelajar, dan masyarakat miskin.

Berita terkait

Kemendukbangga/ BKKBN Maluku Utara Perkuat Kampung Keluarga Berkualitas Optimalkan Bonus Demografi Melalui Skema PJPK

Kemendukbangga/ BKKBN Maluku Utara Perkuat Kampung Keluarga Berkualitas Optimalkan Bonus Demografi Melalui Skema PJPK

Sofifi-Spektroom : Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Optimalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Ruang Rapat BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Selasa (29/9/2026) . Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari unsur Kemendukbangga/BKKBN, Bappeda dan Baperinda Pemerintah

Nanang Adrany, Pelinus Latuheru
Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Tidak Ada Sanksi Pidana, Sifatnya Murni Administratif

Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Tidak Ada Sanksi Pidana, Sifatnya Murni Administratif

Bandarlampung - Spektroom: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan satuan kerja (satker) di Provinsi Lampung, untuk memastikan setiap penyusunan regulasi berpedoman pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut tersampaikan Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto Arsad pada Workshop Sistem Asesmen

Anggoro AP
ссс