Mal Pelayanan Publik Kota Padang Raih Predikat Prima

Mal Pelayanan Publik Kota Padang Raih Predikat Prima
Suasana di Mal Pelayanan Publik Kota Padang. (Foto: Charlie)

Spektroom - Lompatan jauh tinggi dicapai Pemerintah Kota Padang di tahun 2025 ini. Terutama soal urusan pelayanan publik. Buktinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menetapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang dengan Predikat Prima.

Predikat Prima yang diraih Pemko Padang di tahun ini setelah Menpan-RB melakukan evaluasi. Evaluasi itu dilakukan setiap tahun. Sebanyak 106 lokus dinilai. Kabar baiknya, capaian predikat MPP Kota Padang di tahun 2025 ini melompat dua tingkat dibanding tahun 2024.

“Alhamdulillah, MPP kita meraih Predikat Prima, sebagai terbaik kedua nasional untuk kelompok pemerintah kota,” kata Wali Kota Padang, Fadly Amran, Selasa (30/12/2025).

Di tahun 2024 lalu, MPP di Kota Padang hanya meraih Predikat Cukup. Seiring berjalan waktu dan tekad kuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), akhirnya MPP Padang berada di tataran terbaik. MPP yang awalnya berada di Pasar Raya, pindah ke Plaza Andalas (pusat perbelanjaan modern).

Transformasi kepindahan MPP ke Plaza Andalas ini tidak mudah. Penuh perjuangan. Kepindahan ini membuat warga merasa nyaman dan terlayani. Sekaligus menjadi symbol pelayanan publik suatu daerah.

Diketahui, kepastian raihan Predikat Prima setelah Menpan-RB menerbitkan Keputusan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2025. Surat bernomor 1346 Tahun 20205 itu ditandatangani Menteri Pan-RB, Rini Widyantini. (RRE/Charlie)

Berita terkait

Sumsel, Wilayah Strategis Yang Perlu Menjadi Perhatian Khusus Dalam Pengendalian Karhutla

Sumsel, Wilayah Strategis Yang Perlu Menjadi Perhatian Khusus Dalam Pengendalian Karhutla

Palembang - Spektroom: Apel kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sumatera Selatan, selain sebagai wujud kesiapan seluruh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan dan masyarakat, apel juga dilakukan reaktivasi deskoordinasi penanggulangan Karhutla tahun 2026. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago,

Anggoro AP