Trending

Masyarakat Bangka Belitung Mendapat Bantuan Air Bersih

Masyarakat Bangka Belitung Mendapat Bantuan Air Bersih
Bantuan Air Bersih dari kementerian pu ( birkom pu)

Pangkal Pinang, — Spektroom :  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Kepulauan Bangka Belitung (BPBPK) Babel terus berperan aktif dalam mendukung penanganan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino di sejumlah wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BPBPK Babel telah mendistribusikan 127.250 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut telah menjangkau 3.956 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 15 titik di Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkal Pinang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.

Masyarakat sangat antusias mengantre untuk mengambil air bersih ( birkom pu)

“Kami tidak ingin masyarakat harus menunggu sampai kondisi semakin sulit untuk mendapatkan air. Penanganan di lapangan harus cepat, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” kata Menteri Dody dalam siaran persnya, Sabtu (26/9/2026)

Ke-15 titik pendistribusian air bersih tersebut meliputi Desa Kace, Desa Namang, Desa Sungkap, Desa Padang Baru, Desa Kulur, Desa Air Mesu Timur, Kelurahan Semabung Lama, Desa Kebintik, Desa Cambai, Desa Cambai Selatan, Desa Kurau Barat, Desa Celuak, Desa Mangkol, Desa Payabenua, dan Desa Zed.

Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan air bersih secara rutin. Kondisi geografis wilayah yang berada di pesisir pantai menyebabkan masyarakat setempat menghadapi keterbatasan dalam memperoleh sumber air bersih.

Dalam pelaksanaannya, BPBPK Babel berkolaborasi dengan BWS Babel, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel), BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat desa setempat.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno