Bantuan Air Bersih

Masyarakat Terdampak Kekeringan Pebayuran Bekasi mendapat 8.000 Liter Air Bersih

Nurana Diah Dhayanti

14 Agt 2026 — 1 min read

Masyarakat mengantre botol galon untuk mendapatkan air bersih ( Humas bpbpk)

Jakarta – Spektroom : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan upaya penanganan darurat kekeringan sebagai dampak El Nino yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya termasuk di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tim Penanggulangan Darurat (TPD) Cipta Karya, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jakarta Metropolitan, Kementerian PU telah menyalurkan total 8.000 liter air bersih kepada total 3.700 keluarga atau sekitar 9.500 jiwa.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas tetap terjaga,” kata Menteri Dody di Jakarta, Jumat sore (14/8/2026)

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PU mengerahkan 2 unit mobil tangki air dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter air bersih, beserta sejumlah personel untuk mendukung distribusi di lapangan.

Plt. Kepala BPBPK Jakarta Metropolitan Reza Rizka Pratama mengatakan, penyaluran air bersih dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar selama musim kemarau.

Sampai malam hari masyarakat menunggu datang nya pengiriman air bersih ( humas bpbpk )

"Bantuan air bersih tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan di Desa Karangharja yang tersebar di 6 RW dan 16 RT. Selain penyaluran air bersih, kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memantau perkembangan kondisi lapangan serta menyiapkan dukungan lanjutan apabila diperlukan," kata Reza.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam penanganan bencana kekeringan melalui penyediaan layanan dasar air bersih yang cepat dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan pasokan air bersih.

Berita terkait

Pemprov NTB bersama DPRD Sepakat APBD Harus Realistis dan Berdampak

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan

Promovendus: Keberhasilan Pelayanan Publik sangat Ditentukan oleh Kualitas Kinerja Aparat

Makassar-Spektroom : Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus newujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel. Bukan itu saja, keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas kinerja aparatur, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya partisipasi publik aksesibilitas layanan, inovasi dan komitmen kerja pegawai.

UT Ambon Perkuat UMKM Galala, Wisata Bersih Jadi Prioritas

Ambon-Spektroom : Universitas Terbuka (UT) Ambon memperkuat pemberdayaan UMKM sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan berkelanjutan di kawasan Pantai Galala, Kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema penguatan UMKM wisata pantai melalui booth kontainer dan pengelolaan sampah berbasis komposter, Jumat (14/8/2026). Wakil Wali Kota Ambon, Ely

Nawal Yasin Dorong Kader PKK Daerah Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Daerah

Semarang-Spektroom: Potensi yang dimiliki setiap daerah harus dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Upaya itu diperkuat melalui program Kelompok Usaha Berbasis Keluarga (Kapulaga), yang merupakan pengembangan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)