Trending

Masyarakat Terdampak Kekeringan  Pebayuran Bekasi mendapat 8.000  Liter Air Bersih

Masyarakat Terdampak Kekeringan  Pebayuran Bekasi mendapat 8.000  Liter Air Bersih
Masyarakat mengantre botol galon untuk mendapatkan air bersih ( Humas bpbpk)

Jakarta – Spektroom : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan upaya penanganan darurat kekeringan sebagai dampak El Nino yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya termasuk di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  Tim Penanggulangan Darurat (TPD) Cipta Karya, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jakarta Metropolitan, Kementerian PU telah menyalurkan total 8.000 liter air bersih kepada total 3.700 keluarga atau sekitar 9.500 jiwa.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas tetap terjaga,” kata Menteri Dody di Jakarta, Jumat sore (14/8/2026)

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PU mengerahkan 2 unit mobil tangki air dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter air bersih, beserta sejumlah personel untuk mendukung distribusi di lapangan.

Plt. Kepala BPBPK Jakarta Metropolitan Reza Rizka Pratama mengatakan, penyaluran air bersih dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar selama musim kemarau.

Sampai malam hari masyarakat menunggu datang nya pengiriman air bersih ( humas bpbpk )

"Bantuan air bersih tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan di Desa Karangharja yang tersebar di 6 RW dan 16 RT. Selain penyaluran air bersih, kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memantau perkembangan kondisi lapangan serta menyiapkan dukungan lanjutan apabila diperlukan," kata Reza.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam penanganan bencana kekeringan melalui penyediaan layanan dasar air bersih yang cepat dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan pasokan air bersih.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno