Trending

Mbak Ita Divonis Lima Tahun, Suaminya Alwin Dihukum Tujuh Tahun

Mbak Ita Divonis Lima Tahun, Suaminya Alwin Dihukum Tujuh Tahun
Mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu bersama suaminya, Alwin Basri saat mendengarkan vonis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (27/8/2025).

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Gatot Sarwadi menjatuhkan vonis terhadap mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita selama lima tahun dan denda Rp300 juta setara empat bulan kurungan.

Sementara, suaminya, Alwin Basri dijatuhi hukuman pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta setara empat bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (27/8/2025).

Keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023.

"Menjatuhkan hukuman uang pengganti kerugian negara terhadap terdakwa satu (Mbak Ita-red) sebesar Rp683 juta," jelasnya.

Adapun, terdakwa Alwin dibebani membayar uang pengganti kerugian negara lebih banyak yaitu Rp 4 miliar.

Gatot menegaskan, hal memberatkan perbuatan kedua terdakwa ini tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Hal meringankannya, keduda terdakwa belum pernah dipidana penjara sebelumnya.

"Selain itu juga berkelakuan baik selama persidangan, kooperatif, dan mengakui perbuatannya," jelasnya.

Terdakwa juga sempat mengembalikan uang hasil perbautan tindak pidana korupsi yang diterima kedua terdakwa.

Atas vonis hakim, kedua terdakwa yang merupakan suami istri, didampingi kuasa hukumnya, menyatakan pikir-pikir.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno