Trending

Melalui BIAS, Pemprov Lampung Dukung Perlindungan Kesehatan Anak

Repost biroadpim.lampungprov.go.id

Melalui BIAS, Pemprov Lampung Dukung Perlindungan Kesehatan Anak
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di MI Muhammadiyah Tanjung Kencono, Lampung Timur. (Foto Biro Adpim Lampung).

Lampung Timur - Spektroom: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya peningkatan kesehatan anak usia sekolah melalui pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai bagian dari pelayanan kesehatan preventif di lingkungan pendidikan.


Komitmen tersebut ditunjukkan melalui monitoring pelaksanaan BIAS oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di MI Muhammadiyah Tanjung Kencono, Lampung Timur, Kamis (12/11/2026).



BIAS merupakan program imunisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun melalui satuan pendidikan dalam dua tahap, yakni Agustus dan November. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kelompok usia dan jenjang kelas peserta didik.



Pada pelaksanaan November, imunisasi yang diberikan meliputi DT (Difteri-Tetanus) bagi siswa kelas 1 SD/MI, serta Td (Tetanus-difteri) bagi siswa kelas 2 dan kelas 5 SD/MI.


"Melalui program BIAS, pemerintah berupaya memastikan anak-anak usia sekolah mendapatkan perlindungan kesehatan melalui pemberian imunisasi sesuai kelompok sasaran." Jelas Wagub Jihan.

Dukungan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan orang tua juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan imunisasi menjangkau seluruh anak yang menjadi sasaran program.

Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda secara optimal. 


Sebelumnya dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Lampung Timur, Wagub Jihan juga menghadiri kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, di Sukadana.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela (Paling kanan) pada acara Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Foto Biro Adpim Lampung).

Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membangun usaha yang lebih mandiri. Peserta mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan produk unggulan daerah, di antaranya olahan sambal ikan dan buah kering.

Tidak hanya dibekali kemampuan produksi, peserta juga mendapatkan pendampingan pengembangan usaha, mulai dari pengurusan perizinan, peningkatan kualitas dan desain kemasan, sertifikasi produk hingga pemanfaatan pemasaran digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Yedi Sabaryadi, menyampaikan bahwa Lampung Timur memiliki potensi ekonomi yang besar dengan beragam sumber daya lokal, mulai dari pangan, kerajinan hingga perikanan.

"Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui penguatan keterampilan dan inovasi agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat." Ujar Yedi dalam sambutannya.


Pada kesempatan tersebut Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI atas dukungan terhadap pengembangan wirausaha baru di daerah.

Menurut Bupati, tumbuhnya wirausaha baru menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa.

Ela berharap pelatihan tersebut tidak berhenti sebatas kegiatan pembekalan, tetapi benar-benar dimanfaatkan peserta untuk memulai dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Bupati juga mengajak masyarakat agar lebih kreatif dalam mengolah potensi lokal, khususnya hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasaran.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno