Menhut Raja Juli Antoni Koordinasikan Penanganan Karhutla, Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Ketapang-Spektroom: Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Di tengah tantangan pemadaman di sejumlah wilayah, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait menjadi langkah penting untuk menekan titik panas serta mencegah kebakaran meluas.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026). Kunjungan ini diisi dengan rapat koordinasi percepatan penanggulangan karhutla yang berlangsung di Ruang Rapat Balai Taman Nasional Gunung Palung, Jalan Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan.
Menteri Kehutanan bersama rombongan tiba sekitar pukul 10.10 WIB untuk mengikuti rapat melalui konferensi video, yang turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ketapang. Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas perkembangan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Ketapang.
Perhatian juga diarahkan pada tantangan pemadaman di Kecamatan Kendawangan, kawasan PT BMJ, PT HKI, serta sekitar Cagar Alam Muara Kendawangan.
Wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk langkah yang diperlukan untuk mendukung upaya pemadaman dan mencegah api meluas.
Menteri Kehutanan mengapresiasi upaya berbagai pihak dalam menangani karhutla di Kalimantan Barat. Ia menegaskan, langkah-langkah penanggulangan perlu terus dilakukan untuk menekan jumlah titik panas dan mengantisipasi meluasnya kebakaran. Pembukaan akses untuk mendukung pemadaman juga menjadi salah satu hal yang disoroti, dengan pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan.
Bagi daerah yang menghadapi ancaman karhutla, kecepatan koordinasi dan dukungan antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi yang dapat berdampak pada lingkungan serta kehidupan masyarakat. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan yang berkelanjutan.
Di sisi pengamanan, Polres Ketapang melakukan monitoring dan pengamanan selama rangkaian kunjungan kerja berlangsung. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan agenda Menteri Kehutanan berjalan aman, tertib, dan lancar.
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan, kepolisian berkomitmen mendukung setiap langkah penanggulangan karhutla melalui koordinasi lintas sektor.
“Kami akan terus mendukung langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui koordinasi lintas sektor serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Barat. Selain kesiapan petugas dan dukungan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi bagian penting agar kebakaran dapat dicegah dan tidak meluas.
